Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BAGI PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KERAJINAN DI KOTA SU Adinda Naura Salsabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adinda Naura Salsabila, Tunggul Anshari S. N., Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail adindanauraaa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelakѕanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pelaku Usaha Mikro bidang kerajinan di Kota Surabaya, dan mengetahui hambatan serta upaya yang dіlakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut terhadap pelaksanaan regulasi ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis atau Socio Legal Research. Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui pelakѕanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pelaku Usaha Mikro bidang kerajinan di Kota Surabaya, dan hambatan serta upaya yang dіlakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut terhadap pelaksanaan regulasi ini. Kata Kunci: Pelaku Ekonomi Mikro, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan ABSTRACT This research aims to study the implementation of Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018 concerning Income Tax paid for Business Activities run by Taxpayers with Particular Gross Turnover regarding micro-businesses producing handicrafts in Surabaya city and to find the impeding factors and the measures taken to settle the hindrances interrupting the enforcement of this regulation. This is an empirical legal study employing socio-juridical methods. The data were analyzed in a descriptive model to investigate the implementation of the regulation mentioned regarding the micro businesses in handicraft production in Surabaya city, the hindrances, and measures taken to tackle the hindrances.
Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penerbitan Akta Jual Beli Atas Tanah Bersertifikat Ganda Adinda Naura Salsabila; Rafika Zachriena Chumaira; Nur Afifah Sitti Maharani Musa Maharani Musa
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1012

Abstract

Dalam mengadakan jual beli tanah, para pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli memerlukan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta jual beli dengan objek yang berkaitan dengan tanah yang wewenang tersebut diberikan secara atributif oleh PP 37/1998. Oleh karena itu, PPAT sebagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam jual beli tanah dapat diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam surat gugatan apabila tanah yang diperjualbelikan tersebut mendapati sengketa berupa adanya sertipikat ganda. Sertipikat ganda merupakan keadaan dimana di dalam satu bidang tanah terdapat lebih dari satu sertipikat. Padahal, sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian paling kuat diantara barang bukti lainnya.