Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi International Economic and Finance Review
Yazid Bustomi
Sebelas Maret University
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JUDI BERKEDOK TRADING: MODUS OPERANDI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA Yazid Bustomi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i1.60026

Abstract

Ketidakpastian kehidupan saat ini mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup. Momentum ini dimanfaatkan oleh kelompok tidak bermoral untuk mendapat keuntungan dengan mengajak masyarakat melakukan trading dengan janji dapat kaya dengan cepat menggunakan binary option, padahal hal ini adalah modus operandi baru dalam dunia perjudian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa trading dengan binary option telah menjadi modus operandi baru dalam perjudian yang dilakukan secara terorganisir, terseturktur dan sistematis. Sasarannya adalah masyarakat kelas bawah, masyarkaat kurang literasi finansial dan masyarakat yang ingin kaya secara cepat. Promosi yang dilakukan adalah dengan menampilkan kekayaan oleh para influencer dari hasil binary option dan pengiklanan di media sehingga terlihat legal. Pemberantasan perjudian dengan modus operandi ini hingga keakarnya adalah sebuah kemustahilan apabila tidak dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain. Hal ini lantaran aktor intelektual dibalik kejahatan ini berada di negara lain dan mereka memiliki pion-pion untuk menggerakkan bisnisnya di setiap negara. Pemerintah perlu bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pion-pion ini, menghapus segala iklan yang berkaitan dengan binary option, memblokir akses yang berkaitan dengan binary option serta menggencarkan edukasi finansial kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terjebak oleh perjudian dengan modus operandi ini.
Enigma of Increasing Value Added Taxes in Middle of Development Countries Conflict Based on Pancasila Perspective Justice Yazid Bustomi; Alma Evelinda Silalahi
International Economic and Finance Review Vol. 2 No. 1 (2023): INTERNATIONAL ECONOMIC AND FINANCE REVIEW (IEFR)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56897/iefr.v2i1.25

Abstract

Through Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law), the Value Added Tax (VAT) has increased which has resulted in polemics in the community. The increase in VAT coincides with the rise of the country after the COVID-19 pandemic and conflicts between developed countries. This is a normative research type using secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials, namely literature. The collection of legal materials is carried out by library research. The data processing technique is carried out by the syllogism method using deductive thinking patterns. The results of the study stated that the increase in VAT through the HPP Law was in accordance with Pancasila Justice. The US-China conflict for Indonesia has significant implications for the Indonesian economy, especially in the export sector and stock investment. The Russian-Ukrainian conflict for Indonesia has implications for trade performance and a severe impact is the increase in global energy prices. This increase put pressure on fiscal conditions. With the increase in VAT, this is a social engineering carried out by the government to change lives for the better. The formulation of Pancasila justice is that the state has a dual role to protect the obligations and rights of its people. Due to limited power, the dual role cannot be carried out by the state so that it requires mutual cooperation with the people so that justice can be achieved. The fact that is not realized through the increase in VAT is that economic democracy: from the people by the people and for the people; then social welfare will be achieved. Keywords: Justice, Pancasila, Tax, VAT
Co-Authors Alma Evelinda Silalahi