Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Ria Yohana*, L. Tri Setyawanta R, Sukotjo Hardiwinoto
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI LAUT TERITORIAL DAN DI ZEE NATUNA INDONESIA Ria Yohana*, L. Tri Setyawanta R, Sukotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.813 KB)

Abstract

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan penangkapan ikan berdasarkan Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Bagi Negara Tak Berpantai diperbolehkan untuk melakukan eksploitasi perikanan namun harus mendapat persetujuan dari Negara Pantai. Eksploitasi yang dilakukan oleh Negara lain inilah yang memicu timbulnya penangkapan ikan illegal atau illegal fishing.; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan perbandingan proses penegakkan hukum terhadap illegal fishing di Laut Teritorial dan di ZEE Natuna Indonesia.; Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan kepustakaan, dan kemudian diajabarkan secara deskriptif.; Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini memberi kesimpulan bahwa dampaknya sangat dirasakan, bagi masyarakat nelayan Natuna, selain itu memberikan dampak buruk dari segi ekonomi, social, politik dan lingkungan laut. Hukuman kepada pelaku illegal fishing di Laut Teritorial berupa pidana denda maupun pidana penjara, sedangkan di ZEE tidak dapat dikenakan hukuman badan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukuman badan dapat dikenakan apabila sudah ada perjanjian dengan negara pelaku.
Co-Authors