<![CDATA[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan yang bersifat kompleks menyadari hal tersebut KPP-PA diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani permasalahan yang bersinggungan dengan hak perempuan dan anak.Hal ini menarik penulis untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan, program, hubungan tata kerja dengan lembaga daerah serta sejauh mana KPP-PA melakukan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditinjau melalui studi perbandingan periodisasi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif.Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai arah kebijakan, program, hubungan tata kerja dengan lembaga daerah, dan perbandingan yang nampak pada periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 dengan Kabinet Tahun 2015-2019 untuk dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.]]>
