Aditya Septian Wicaksono*, R.B. Sularto, Hasyim Asy'ari
Fakultas Hukum, Diponegoro University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP FORMULASI PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK PRESIDEN SEBAGAI PERLINDUNGAN SIMBOL NEGARA Aditya Septian Wicaksono*, R.B. Sularto, Hasyim Asy'ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.73 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan Presiden sebagai simbol negara terhadap pencemaran nama baik dan harus tetap ada dan diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan Presiden bahwa negara diberi kewenangan merumuskan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan pencemaran nama baik dirumuskan dalam KUHP, UU ITE, dan lain-lain yang kemudian tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Presiden dicabut oleh MK dalam perkembangannya. Kedua, bahwa setelah putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus dirumuskan adanya ketentuan baru yang mengikat sebagai ius constituendum yang tercantum dalam RUU KUHP harus tetap dipertahankan dan disahkan sebagai Undang-Undang.