Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Wisnu Fahmi Saputra*, Lita Tyesta ALW, Hasyim Asy’ari
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015 Wisnu Fahmi Saputra*, Lita Tyesta ALW, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.069 KB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana harus mempunyai integritas yang tinggi dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisisi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Secara umum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya terlihat dengan meningkatnya partisipasi pemilih yang mencapai 65,67% dan tidak adanya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari masing-masing pasangan calon. Hambatan-hambatan yang  dihadapi adalah: 1) Belum diserahkannya honor anggota PPK, PPS dan KPPS, 2) Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait dengan proses pemilihan, 3) Mekanisme pencairan dana yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kota Semarang tidak bisa dicairkan seluruhnya di tahun 2015, 4) Adanya hambatan dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS.
Co-Authors