Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Dina Septia Andriani*, Lita Tyesta ALW, Amalia Dianmantina
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN Dina Septia Andriani*, Lita Tyesta ALW, Amalia Dianmantina
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.952 KB)

Abstract

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi daerah yang dapat diberdayakan, baik menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Bagaimana Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bagaimana Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat bertambah, yang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan perekomendasian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sekarang dialihankan semua ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, kecuali IUP Energi Terbarukan.
Co-Authors