Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Dwi Arini Zubaidah
Islamic State University Sunan Kalijaga
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dwi Arini Zubaidah
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.715 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v4i2.2541

Abstract

Prinsip peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian adalah pintu darurat dan pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang logis. Faktanya perceraian semakin meningkat setiap tahun, di samping itu, masyarakat masih banyak yang enggan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama dan justru melakukan praktek perceraian di bawah tangan, faktor yang melatarbelakangi adalah agama, lokasi pengadilan yang jauh, prosedur pengadilan yang Panjang, ekonomi menengah ke bawah serta informasi yang tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebutkan data-data primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian al-maṣlaḥah dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, perceraian hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan. Aturan keabsahan perceraian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Aturan keabsahan perceraian memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam ranah al-maṣlaḥah yang terkandung dalam aturan tersebut. Aturan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia. Pelaksanaan aturan hukum tentang keabsahan perceraian menempati tingkatan al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyâh, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya
Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dwi Arini Zubaidah
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v4i2.2541

Abstract

Prinsip peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian adalah pintu darurat dan pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang logis. Faktanya perceraian semakin meningkat setiap tahun, di samping itu, masyarakat masih banyak yang enggan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama dan justru melakukan praktek perceraian di bawah tangan, faktor yang melatarbelakangi adalah agama, lokasi pengadilan yang jauh, prosedur pengadilan yang Panjang, ekonomi menengah ke bawah serta informasi yang tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebutkan data-data primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian al-maṣlaḥah dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, perceraian hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan. Aturan keabsahan perceraian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Aturan keabsahan perceraian memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam ranah al-maṣlaḥah yang terkandung dalam aturan tersebut. Aturan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia. Pelaksanaan aturan hukum tentang keabsahan perceraian menempati tingkatan al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyâh, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya
Co-Authors