<![CDATA[Berangkat dari sebuah fenomena yang berupa sebagian besar unsur pimpinan puskesmas di Kabupaten Bangkalan dijabat oleh pihak yang berkopetensi fungsional (dokter), sedangkan regulasi menyatakan bahwa kepala puskesmas harus seorang sarjana dibidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen implementasi kebijakan dan keterlibatan aktor terhadap kebijakan publik.Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey dengan rancangan explanatory research dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kepada 138 responden. Responden kepala dinas kesehatan dan pegawai dinas kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta LSM yang ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling dan pegawai puskesmas yang ditentukan dengan teknik sampling acak (area random sampling). Untuk menguji pola hubungan yang dibangun peneliti menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan program SPSS (statistical program for the social science) versi 20.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Semakin tersedia instrumen implementasi kebijakan publik, semakin bagus pula kebijakan dalam pengelolaan puskesmas; 2. Semakin tinggi keterlihatan aktor, semakin bagus pula kebijakan publik tentang pengelolaan puskesmas; 3. Semakin bagus implementasi kebijakan publik, semakin bagus pula revitalisasi puskesmas; 4. Semakin bagus kebijakan publik, semakin bagus pula revitalisasi publik; 5. Semakin tepat penempatan pejabat, semakin bagus pula revitalisasi puskesmas.]]>
