<![CDATA[Abstract: The implementation of land registration acceleration for PTSL program in Muara Enim Regency is inhibited by the fact that most of the community had no land rights. The government issues various regulations, including Ministerial Regulation ATR/Ka.BPN No. 6 of 2018 as a regulation to ease acceleration in the implementation. The method in the present study was legal research method with judicial normative approach in studying the implementation of policy consistent with the regulation issued by the government. The research result was that the policy implementation by the Land Office of Muara Enim Regency was simplifying missing land rights by making SPPFBT statement as a replacement of land rights. There was no significant difference from the substance of land rights according to Government Regulation PP No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation ATR/Ka.BPN No. 6 of 2018 so that replacement land rights in the form of SPPFBT statement could be interpreted as a simplifiedland rights replacement. The potential impacts were easiness to make SPPFBT without considering legal principles andprocess of acquisition of rights which could cause future dispute. Keywords: PTSL, SPPFBT, Policy, Potential, Impact Intisari: Pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kabupaten Muara Enim terkendala oleh alas hak yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi salah satunya yaitu Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 untuk mempermudah percepatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan SPPFBT sebagai dasar pengganti alas hak untuk pendaftaran tanah pada program PTSL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum dengan pendekatan yuridis normatif di dalam mengkaji penerapan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yaitu menyederhanakan alas hak yang tidak ada dengan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) sebagai pengganti alas hak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap substansi alas hak menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 sehingga alas hak pengganti berupa pernyataan SPPFBT dapat diartikan sebagai alas hak pengganti yang disederhanakan. Kemudahan dalam proses pembuatan SPPFBT yang tidak memperhatikan kaidah hukum dan cara perolehan hak dapat menyebabkan perkara sengketa di kemudian hari.]]>
