Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam Reza Nur Amrin; Anan Haji Imantaka; Enny Tatagelo Narince Yanengga; Gita Cahyani Maulida
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.937 KB) | DOI: 10.31292/jta.v5i1.168

Abstract

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2020 telah terjadi bencana sebanyak 4.650 bencana di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan selain memakan korban jiwa adalah kerugian atas harta benda yang dimiliki, termasuk tanah. Kondisi fisik bidang tanah dapat berubah, bergeser, bahkan musnah yang dapat menjadikan kepastian hukum dari kepemilikan hak atas tanah menjadi hapus. Tulisan ini membahas status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam. Metode penelitian yang digunakan metode normatif dengan pendekatan ilmu hukum dalam menyelesaikan masalah pertanahan terkait status hak atas tanah yang terdampak karena bencana. Status hukum hak atas tanah yang terkena bencana gempa bumi adalah tidak hapus. Hal ini karena objek tanah masih ada, tetapi perlu dilakukan rekonstruksi batas untuk mengembalikan batas bidang tanah. Pada kasus bencana abrasi, status hukum atas tanah adalah musnah karena tanah tersebut musnah pula. Kekuatan sertipikat hak tanggungan yang obyeknya musnah karena bencana alam adalah batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai dasar dari penerbitan sertipikat hak tanggungan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu.
Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo Ainun Dwi Rahayu; Reza Nur Amrin
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.182

Abstract

The land acquisition for the Bener Dam is carried out as a government project to control water resources and increase the local economy. The analysis is needed to identify stakeholders for a fairer land acquisition mechanism. The purpose of the research is to identify and map stakeholders in the land acquisition process for constructing the Bener Dam in Wonosobo Regency. Data collection was carried out through interviews and direct observation in the field and then analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that there were 17 (seventeen) stakeholders divided into 4 (four) quadrants, namely: subject; key players; supporters, and other followers. The roles of stakeholders in the land acquisition activities are policymakers, planners, coordinators, facilitators, implementers, and mediators. The success of land acquisition for development in the public interest is depend on the ability of stakeholders to work together.
Pemanfaatan Data Spasial Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam Peningkatan Informasi Geospasial pada Aplikasi Petakita Reza Nur Amrin; Amalia Arofah Puji Sopyan
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 1 No. 1 (2023): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v1i1.3

Abstract

The Geospatial Information Agency developed the PetaKita Application to accelerate the implementation of participatory geospatial information. In line with this, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has spatial data and information in the Computerized Land Office Application. The purpose of this study is to explain the use of spatial data in the Computerized Land Office Application to assist in accelerating and improving geospatial information in the PetaKita Application. The research was conducted using a descriptive qualitative method to analyze the utilization of KKP spatial data in planning a geospatial information survey. Identification of the characteristics of the attributes of the land parcels in the KKP Application can provide an overview of spatial information on locations carried out by participatory mapping through the PetaKita Application. The results of this study are that KKP spatial data can assist in filling in geospatial information data before conducting field surveys through the characteristics of each available field. Communities can play an active role through participatory mapping activities in the PetaKita Application. Land parcel base information can be downloaded through the Bhumi ATR/BPN portal as a base map for providing geospatial information in the PetaKita Application. This shows that the use of spatial data from the KKP Application can also be used externally outside the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. Keywords: PetaKita Application, Spatial Data, Computerized Land Office Application, Participatory Mapping   INTISARI Badan Informasi Geospasial (BIG) mengembangkan Aplikasi PetaKita untuk mempercepat penyelenggaraan informasi geospasial secara partisipatif. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki data dan informasi spasial dalam Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pemanfaatan data spasial pada Aplikasi KKP untuk membantu dalam percepatan dan peningkatan informasi geospasial pada Aplikasi PetaKita. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisa pemanfaatan data spasial KKP dalam merencanakan survei informasi geospasial. Identifikasi dari karakteristik atribut-atribut bidang tanah pada Aplikasi KKP dapat memberi gambaran informasi spasial pada lokasi yang dilakukan pemetaan partisipatif melalui Aplikasi PetaKita. Hasil dari penelitian ini bahwa data spasial pada Aplikasi KKP dapat membantu dalam pengisian data informasi geospasial sebelum dilakukannya survei lapangan melalui karakteristik dari setiap bidang yang tersedia. Masyarakat dapat berperan aktif melalui kegiatan pemetaan partisipatif Aplikasi PetaKita. Informasi basis bidang tanah dapat diunduh melalui portal Bhumi ATR/BPN sebagai peta dasar untuk pemberian informasi geospasial dalam Aplikasi PetaKita. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data spasial dari Aplikasi KKP dapat pula digunakan secara eksternal di luar Kementerian ATR/BPN. Kata Kunci: Aplikasi PetaKita, Data Spasial, Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (Aplikasi KKP), Pemetaan Partisipatif