Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Industrial Research Workshop and National Seminar
Alemina Alemina
Jurusan Administrasi Bisnis,Politeknik Negeri Medan 20155
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Peranan Etika Dalam Pelayanan Publik Dari Lembaga Birokrasi Pemerintah di Indonesia Alemina Alemina
Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Vol 9 (2018): Industrial Research Workshop and National Seminar
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.993 KB) | DOI: 10.35313/irwns.v9i0.1148

Abstract

Pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: (1) kurang responsif, (2) kurang informatif, (3) kurang accessible, (4) kurang koordinasi, (5) birokratis, (6) kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan (7) inefisiensi. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Tulisan ini mengulas peranan etika dan pelayanan publik dalam dari lembaga birokrasi di Indonesia. Metode penulisan ini didasarkan kepada penelusuran pustaka yang terkait erat dengan etika birokrasi di Indonesia. Etika sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan berbangsa. Khususnya dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Peranan etika disini dimaksud untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang atau kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam etika birokrasi publik, setidaknya, terdapat 3 (tiga) perhatian (concern), yaitu: (a) pelayan publik yang berkualitas dan relevan; (b) dimnesi normatif dan dimensi reflektif (bagaimana bertindak) menciptakan suatu institusi yang adil; dan (c) modalitas etika, menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata (sistem, prosedur, saran yang memudahkan tindakan etika).
Co-Authors