Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN JURNAL BERKALA ILMIAH EFISIENSI ACCOUNTABILITY JURNAL ADMINISTRASI BISNIS JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Indonesia Accounting Journal Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat
Hendrik Manossoh, Hendrik
Universitas Sam Ratulangi Manado
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Social Sciences

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Lantemona, Insteng; Ilat, Ventje; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i1.15374

Abstract

Abstract: Administration of Local-Owned Asset (BMD) is an important part in the management of asset / property. At this stage, SKPD head plays an important role in managing those assets and the local government should give special attention to the management of assets.The intention is meant to achieve the goals of good management and to increase the financial statement performance or the expected audit opinions. This study aims to analyze the causes of the administration of goods belonging to local government in Talaud Islands. This is a qualitative case study research. Local Government of Talaud Island Municipality is the objeject of this study. Data were obtained by unstructured interviews. The key informants were purposively determined to get the proper and accurate information. Respondents were Head of Asset Administration Officers from 8 local work units (SKPD).The results show the causes of ineffectiveness of BMD administration in the Talaud local government are (1) human resources; (2) the legal basis; (3) proof of ownership; (4) the assessment of assets; (5) commitment of management; (6) attitude. Therefore, the increase of human resourses, the knowledge of legal basis, and a proper assesment of fixed assets including land are necessary. In addition, the Heads of SKPD have to increase the commitment in BMD administration and the same perception among BMD administration officers in implementing the regulations are also required. Keywords: Administration, local-owned asset, human resources, legal basis, proof of ownership, assessment of asset, commintment of management, attitude, quality of financial statement Abstrak. Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala SKPD berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset. Demi tercapainya tujuan pengelolaan yang baik serta dapat meningkatkan kinerja terhadap pemberian opini atas laporan keuangan dimana opini yang dibangun benar-benar sesuai yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum tertib di Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pemerintah Talaud sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur. Informan kunci ditentukan secara purposive untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Kriteria informan adalah Kepala Bidang Aset Daerah, Kepala Seksi Akuisisi, Pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan aset dan Pejabat Penatausahaan barang milik daerah paa 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian menunjukan penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. Untuk itu Sumberdaya Manusia yang ada perlu ditingkatkan. Perlu pemahaman dasar hukum yang baik dan perlu dilakukan penilaian aset tetap berupa tanah. Selain itu pimpinan SKPD perlu meningkatkan komitmen dalam penata usahaan barang milik daerah, dan perlu adanya kesamaan presepsi antara pengurus barang dalam penerapan aturan. Kata Kunci: Penatausahaan barang milik daerah, sumberdaya manusia, dasar hukum, bukti kepemilikan, penilaian aset, komitmen pimpinan, sikap, kualitas laporan keuangan.
Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Zulkifli, Zulkifli; Kalangi, Lintje; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.17850

Abstract

Abstract: Land and Building Tax of Rural and Urban Areas (PBB-P2) is one of the central taxes submitted to the local government to become a local tax. PBB-P2 as a regional tax is expected to contribute maximally to the regional revenue especially to the Local Own-Source Revenue (PAD). The objective of the study is to analyze the acceptance of PBB-P2 on the contribution of PAD and to analyze inhibiting factors and support for PBB-P2 revenues in Gorontalo City. This is a qualitative research and case study approach was deployed within this study. Gorontalo City Government is the research object. Data were collected by in-depth interviews and document study. Data was analysed by using codification, presentation of data and conclusions. Validity test was employed by credibility (internal validity), transferability (external validity) and dependability (reliability) tests. The results showed that the revenues of PBB-P2 in Gorontalo city based on the collection ratio were 69.47% in 2012, 74.44% in 2013, 76.50% in 2014, 81.26% in 2015 and 86.75% in 2016. Classification of PBB-P2 revenues in Gorontalo City based on analysis of the ratio of proportion and growth ratio is potential. The inhibiting factors of PBB-P2 revenue on the contribution of PAD revenue in Gorontalo City are taxpayers' awareness, data suitability, mistakes in designation documents, and human resources. On the other hand,  factors that support the PBB-P2 revenue in Gorontalo City are leadership, human resources and compensation.Keywords: Local Own-Source Revenue, PBB-P2 Receipts, Inhibiting Factors and Supporters.Abstrak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu pajak pusat yang diserahkan pengelolaanya ke pemerintah daerah sehingga menjadi pajak daerah. PBB-P2 sebagai pajak daerah diharapkan dapat berkontribusi maksimal terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerimaan PBB-P2 terhadap kontribusi PAD  dan  menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai objek penelitian. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah kodifikasi, penyajian data dan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal) dan dependability (reliabilitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo berdasarkan rasio pengumpulan pada tahun 2012 sebesar 69,47%, tahun 2013 sebesar 74,44%, tahun 2014 sebesar 76,50%,  tahun 2015 sebesar 81,26% dan  pada tahun 2016 rasio penerimaan PBB-P2 adalah sebesar 86,75%. Klasifikasi penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo berdasarkan analisis rasio proporsi dan rasio pertumbuhan adalah potensial. Faktor-faktor penghambat penerimaan PBB-P2 terhadap kontribusi penerimaan PAD di Kota Gorontalo adalah kesadaran wajib pajak, kesesuaian data, kekeliruan dalam dokumen penetapan, dan sumber daya manusia. Sementara faktor-faktor yang mendukung penerimaan PBB-P2 Di Kota Gorontalo adalah kepemimpinan, sumber daya manusia dan kompensasi.Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, Penerimaan PBB-P2, faktor-faktor penghambat dan pendukung.
Implementasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN Oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pemerintah Kota Kotamobagu Mokodompit, Rinny Fadlilah; Saerang, David Paul Elia; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.17173

Abstract

Abstract. The Implementation of National Health Insurance (NHI) has been started in Indonesia since 2014. BPJS Health has been appointed as the organizer of NHI and First-rate Health Facilities as the implementers of NHI. In its implementation, FRHF will obtain direct payment from BPJS which will be paid in advance without taking into account the type and amount of health services provided known as NHI capitation fund. The utilisation and management of NHI capitation funds by FRHF municipal government of Kotamobagu in its implementation encountered several obstacles that impact on health services. The purpose of this research is to analyze the implementation process of utilization and financial management of NHI capitation fund by FRHF municipality and to analyse any constraints encountered in the implementation of utilisation and management of NHI capitation fund by FRHF Kotamobagu. This research is a qualitative exploratory study. The object of this research was the local government of Kotamobagu and its BPJS Health office. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The informants were selected purposively in order to obtain the correct and accurate information. Interviews were conducted using semi-structured in-depth interviews. The triangulation method was used in testing the validity or credibility of data or sources. Transcribed data from interview result was analyzed by using the content analysis method and then giving themes/coding and finally by conceptualisation. The results of the interpretation are summarised in the narrative text. The result of the research shows that the process of implementation and administration of financial utilisation of NHI capitation fund by FRHF in Kotamobagu has been implemented in accordance with regulation/guidance. Budgeting process of capitation fund of NHI, FRHF of Kotamobagu is centralised at Health Service Agency and included in Budget Implementation Document (BID/DPA) of Health Service Agency along with another Health Service Agencies’ BID. The accountability of the financial management condition of NHI capitation funds is based on presidential regulation number 32 Year 2014 and  rules from the Minister of Home Affairs number 900/2280/SJ Year 2014. During the implementation of the NHI capitation fund program in FRHF, several obstacles were found namely communication issues, human resources, disposition or attitude and bureaucratic structure. Keywords: National Health Insurance (NHI/JKN), BPJS Health, First-rate Health Facilities (FRHF/FKTP), capitation fund, utilization, management.Abstrak. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai di selenggarakan di Indonesia sejak tahun 2014. BPJS Kesehatan ditunjuk sebagai Badan penyelenggara JKN dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pelaksana program JKN. Dalam pelaksanaannya FKTP akan mendapatkan pembayaran langsung dari BPJS yang dibayar dimuka tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan yang dikenal dengan nama dana kapitasi JKN. Pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi JKN oleh FKTP Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala yang berdampak pada pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses implementasi pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dana kapitasi JKN oleh FKTP Kota Kotamobagu dan menganalisis kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi JKN oleh FKTP Kota Kotamobagu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Pemerintah Kota Kotamobagu dan kantor BPJS Kesehatan Kota Kotamobagu sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi. Informan kunci di tentukan secara purposive untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Wawancara menggunakan In-depth interview jenis semi terstruktur. Metode triangulasi digunakan dalam pengujian validitas atau kredibilitas data atau sumber. Data transkip yang di transcribe dari hasil wawancara dianalisis dengan metode analisis isi kemudian diberi tema/coding dan dilakukan konseptualisasi. Hasil interpretasi disimpulkan dalam teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan penatausahaan pemanfataan dan pengelolaan keuangan dana kapitasi JKN oleh FKTP Kota Kotamobagu dilaksanakan dengan baik dan mengacu pada regulasi / pedoman yang ada, Proses penganggaran dana kapitasi JKN FKTP Kota Kotamobagu dilaksanakan tersentralisasi di Dinas Kesehatan dan masuk dalam DPA Dinas Kesehatan bersama-sama dengan anggaran kegiatan dinas kesehatan lainnya. Pertanggungjawaban kondisi pengelolaan keuangan dana kapitasi JKN FKTP Kota Kotamobagu sesuai dengan skema alur pertanggungjawaban dana kapitasi JKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tahun 2014. Dan selama di implementasikannya program dana kapitasi JKN di FKTP Kota Kotamobagu menemui beberapa kendala yakni komunikasi, sumber daya manusia, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan, FKTP, Dana Kapitasi, Pemanfaatan, Pengelolaan.
Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo PONGOLIU, RAHMI RAMADHAN; SAERANG, DAVID; MANOSSOH, HENDRIK
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i1.15254

Abstract

Abstrack. Follow-up audit results is one indicator to determine the successful of an audit process. Law Number 15 of 2004 stipulates that follow-up activities on the recommendation of the audit BPK on Local Government Financial Statement (LKPD) are the responsibility that must be implemented by the entity. Recommendations are improvement on the things that need to be supervised and monitored in order to audit not only limited to giving opinions but more into the financial management improvements that the accountability is aspired to be realized better. Low completion of follow-up on the results of BPK could be an indication that the regional government has not fully committed to implementing the recommendations follow-up given by the examiner. This study is aimed to analyze the obstacles faced by SKPD of Gorontalo Province and the efforts that have been did by the Provincial Government of Gorontalo in order to accelerate the completion of the follow-up audit results of BPK. This study used a qualitative method with case study approach and the Government of Gorontalo Province as the research object with 4 (four) SKPD which is considered to represent the entity of Gorontalo Provincial Government with regard to several factors, namely the completion status of follow-up; the magnitude of the amount managed; the complexity of the activities; public service functions; and the internal audit function. Data was obtained by in-depth interviews, observation and documentation study in 4 (four) SKPD. The key informants were purposively determined to get the right information and accurate based on the following criteria: authoritativeness to the implementation of the follow-up, in charge of finding materials, preparing materials follow-up report, to master the problems of programs and activities, findings related parties, and the internal audit. Results showed that the constraints faced SKPD in following up the audit report of BPK, namely: lack of organizational commitment; weak internal control systems; findings related parties have died/retired/address unknown; rotation of employees; and disagreements over the results of the examination.Keywords: audit findings, financial statements, constraints and efforts of the provincial government, and follow-upAbstrak. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh entitas. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring agar audit yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberian opini tetapi lebih kedalam perbaikan pengelolaan keuangan agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik.Rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh pemeriksa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SKPD Provinsi Gorontalo serta upaya-upaya yang telah dilakukakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Pemerintah Provinsi Gorontalosebagai objek penelitian yaitu 4 (empat) SKPD yang dianggap mewakili entitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu status penyelesaian tindak lanjut; besarnya jumlah anggaran yang dikelola; kompleksitas kegiatan; fungsi layanan publik; dan fungsi pengawas internal. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi pada 4 (empat) SKPD. Informan kunci ditentukan secara purposif untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat berdasarkan kriteria antara lain :mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan tindak lanjut, membidangi materi temuan, menyusun bahan laporan tindak lanjut, menguasai permasalahan program dan kegiatan, pihak terkait temuan, dan pengawas internal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala-kendala yang dihadapi SKPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu : (1) kurangnya komitmen organisasional; (2) lemahnya sistem pengendalian intern; (3) pihak terkait temuan telah meninggal/pensiun/alamat tidak diketahui; (4) rotasi pegawai; dan (5) adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan.Kata Kunci : hasil pemeriksaan, laporan keuangan,kendala dan upaya pemerintah provinsi, dan tindak lanjut
Analisis Kendala Implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango Utiarahman, Isran; Kalangi, Lintje; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i1.16035

Abstract

Abstract. Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) are procedures and controls that must be performed by each APIP institutions including policies, procedures and control program. The guidelines must be compiled by APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements in the Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. The purpose of this study is to analyze the constraints in implementing PKMA-APIP in the Regional Inspectorate Bone Bolango. This study also discusses the strategies and efforts to overcome those constraints in order to provide assurance and ensure that audits are conducted in accordance with auditing standards APIP. This is a qualitative case study research. Data were obtained through indepth interviews, observation and documentation. Validity and reliability were determined by triangulation. Results show that the Regional Inspectorate Bolango Bone regency in implementing PKMA-APIP not fully in accordance with PERMENPAN and RB 19 Year 2009 on Guidelines for Audit Quality Control-APIP. Codes were established from the transcriptions. Findings indicate that PKMA-APIP was partially implemented. It is caused by some obstacles: organizational commitment, Integrity Auditor, Human Resources and inadequacy of Structure Bureaucracy. Efforts have been conducte to improve its human resources by training, implementing integrity, supporting, building committed leadership including all controllers and estabish the control procedures in accordance with PKMA-APIP. Keywords: Contraints, Quality Control, APIP.
PENTINGNYA KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN KEWENANGANNYA SESUAI PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 Koropit, Fiktor Junaidi; Karamoy, Herman; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 7, No 2 (2016): Goodwill Vol. 7 No. 2 Desember 2016
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v7i2.13554

Abstract

The purpose of this research was to analyze the implementation of the principle of the public procurement towards of the basic tasks and authority of Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK suitability educational qualifications and experience according to Presidential Decree No. 54 of 2010, as well as the PPK duty of public procurement that only an additional task in the middle of the duties and responsibilities in their SKPD. Informants in this study is the PPK in Talaud Islands Regency. Data were collected from interviews with informants and analyzed by qualitative approach. The results of this study indicate that the PPK in the Talaud Islands Regency are not yet fully implementing the principles of public procurement to perform basic tasks and authorities, the principles of procurement that can not be implemented properly is the principle of effective, due to the frequency found a discrepancy technical specifications result of procurement planning in construction work. Non-compliance with the technical specifications of procurement planning results caused by negligence of the provider and PPK is less thorough in explaining the details of the job. Appointment PPK in the Talaud Islands Regency in accordance with the qualifications required in the public procurement, as well as the PPK can perform basic tasks and additional tasks well. Keywords     : PPK, Principle Of Public Procurement, educational and experience qualifications, additional tasks.
Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu Pontoh, Julianti; Ilat, Ventje; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.18266

Abstract

Abstract. Indonesian Government has increased the quality of their education. One of their efforts is by providing School Operational Funding. However, there is a lack of supervision in managing the funding. BPK, BPKP, Inspectorate of North Sulawesi Province and the city of Kotamobagu had not yet conducted any audit on the fundings from 2012 to 2016. BPK has only monitored or controlled the funding whether they are genuinely transferred from central government to School Education Unit and to each school in City of Kotamobagu. From the supervising point of view, nor has School Committee implemented their supervising functions sufficiently. Therefore, this research is intended to investigate such phenomena. This is a qualitative exploratory research. Data were collected by in-depth interviews and document analysis. Data were validated by triangulations: researchers, theory and sources of data. Findings indicate that there are some constraints in managing BOS: supervision, human resources, communication and bureaucracy structure. Those four factors are crucial in relation to manage the funding complying with regulations.       Keywords:  School Operational Funding Management, Supervision, Human Resources, Communication and Bureaucracy StructureAbstrak. Pemerintah Republik Indonesia berusaha meningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana BOS di Kota Kotamobagu sangatnya tadi lapangan. BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara maupun Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu belum melakukan audit terhadap pengelolaan dana BOS di Kota Kotamobagu dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Selama ini BPK tidak melakukan audit tapi hanya sekedar mengontrol atau memonitoring apakah dana BOS yang disalurkan dari pusat telah diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu sesuai dengan dana yang ditransferkan ke rekening masing-masing sekolah. Dari segi pengawasan masyarakat, komite sekolah yang seharusnya menjalankan fungsi ini juga tidak melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (exploratory approach). Data diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interviews), dan dokumentasi (documentation). Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data.Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa terjadi beberapa hambatan dalam pengelolaan dana BOS. Hambatan-hambatan tersebut adalah masalah-masalah yang terjadi karena pengawasan, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi. Keempat hal tersebut sangat penting dalam hubungannya dengan pengelolaan dana BOS agar pelaksanannya sesuai dengan regulasi yang ada.Kata Kunci: Pengelolaan Dana BOS, Pengawasan, Sumber Daya, Komunikasi dan Struktur Birokrasi
ANALISIS PENERAPAN TARGET COSTING SEBAGAI ALAT BANTU UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA PRODUKSI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PEROLEHAN LABA PADA UD. ACONG BAKERY Pioh, Felly T.C.; Manossoh, Hendrik; Tirayoh, Victorina Z.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.429 KB) | DOI: 10.35794/emba.v7i3.24201

Abstract

Abstrak: Target Costing merupakan suatu sistem dimana penentuan harga pokok produk adalah sesuai dengan yang diinginkan (target) sebagai dasar penetapan harga jual produk yang akan memperoleh laba yang diinginkan. Manfaat utama target costing adalah penetapan harga pokok produk sebagai dasar penetapan harga sehingga target laba yang diinginkan akan tercapai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerepan target costing untuk mengurangi biaya produksi sehingga perolehan laba perusahaan dapat ditingkatkan. Penelitian ini dilaksanakan di UD. Acong Bakery yang beralamat di Desa Lansot, Kecamatan Tareran. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan target costing dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan dan laba yang diperoleh meningkat. Dimana sebelum menerapkan target costing biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp120.365.014 dengan perolehan laba sebesar Rp77.034.986, namun setelah diterapkan konsep target costing biaya produksi dapat ditekan menjadi Rp111.581.014 dan perolehan laba pun meningkat menjadi Rp85.818.986. Perusahaan sebaiknya menerapkan metode target costing karena sudah terbukti mampu membantu meminimalkan biaya produksi sehingga perolehan laba dapat ditingkatkan. Kata Kunci:  penerapan, target costing, biaya produksi, laba
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FRAUD PADA PEMERINTAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA Manossoh, Hendrik
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 376-503
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.445 KB) | DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11649

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji faktor-faktor penyebab fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi kasus ini akan dilakukan pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Inti dari tulisan ini bertujuan untuk mengekplorasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui in depth interview (wawancara mendalam) kepada sejumlah informan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sebagai pelaksana dan sebagai pengawas, seperti Kepala Bagian Akuntansi, Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat, Tim Kajian Bappeda Sulut pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil wawacara dianalisis dengan mengkategorikan sejumlah faktor penyebab terjadinyanya fraud. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah faktor-faktor penyebab terjadinya fraud, diantaranya karena adanya tekanan, adanya kesempatan, alasan pembenaran. Sejumlah faktor ini, dengan mudah terjadi dikarenakan kondisi dari sistem dan perilaku orang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Sistem yaitu sistem pengelolaan keuangan itu sendiri dan orang yaitu pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Pada kondisi tertentu sistem yang tidak baik dapat membuat pengelolaan keuangan berjalan tidak baik dan sebaliknya. Pada kondisi lain, pejabat yang memiliki perilaku yang kurang baik akan membuat pengelolaan keuangan berjalan tidak baik, dan sebaliknya pula. Kata kunci : fraud, tekanan, kesempatan, alasan pembenaran, Sistem
ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Naleng, Asri; Manossoh, Hendrik; Tangkuman, Steven Steven J.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2193
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.608 KB) | DOI: 10.35794/emba.v5i2.16523

Abstract

Abstrak : Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting bagi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini terbukti selama tahun anggaran 2014-2016 realisasi penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis potensi retribusi pasar di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; (2) megetahui efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan menghitung rasio potensi retribusi pasar dan rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi yang dapat digarap pemerintah melalui retribusi pasar adalah sebesar Rp. 799.020,600,00 dan efektivitas retribusi pasar jenis los selama tahun 2014-2016 menunjukkan rata-rata 116,83% dimana termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan tingkat ektivitas retribusi pasar jenis Kios selama tahun 2014-2016 menunjukkan rata-rata 92,57% termasuk kriteria cukup efektif. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro hendaknya mengkaji ulang penetapan target retribusi pasar sesuai dengan perhitungan potensi riil. Kata Kunci : Retribusi Pasar, Potensi, Efektivitas, dan Pendapatan Asli Daerah
Co-Authors Adyanto Aloa, Clifford Anneke Wangkar Anugrahi, Rachelyta Apita, Grisela Vivi Arief, Sartika Wati HS Assa, Pinkan Grace Balau, Yehezkiel Balo, Daiyana Natalia Belda, Tumilantouw Frety Emma Bonde, Febiona A. Budiman, Novi Fiona Samantha Carolina Carolina, Carolina Christian Ray Wensen, Christian Ray Cimberly, Polii Claudia W.M Korompis Dalipang, Marre Ika Dasum, Andre Alexandro David Paul Elia Saerang David Saerang, David Dhullo Afandi Dhullo Afandy Dhullo Affandi Dollah, Kasman Elizabeth Esternorlita Worotitjan, Elizabeth Esternorlita Fachry Abda El Rahman Fahmi, Abdul Rahim Fiktor Junaidi Koropit, Fiktor Junaidi Fitriayani Adam, Fitriayani Gerungai, Natalia Gerungai, Natalia Y. T. Gerungai, Natalia Y. T. Grace B. Nangoi Grace Shirley Luntungan Heince R. N. Wokas Heince R.N. Wokas, Heince R.N. Herman Karamoy Husain, Nirmawati I Gede Suwetja Indah Eunike Kakunsi Jantje J. Tinangon Jeane Marie Tulung Jenny Morasa Jessy D.L Warongan, Jessy D.L Jullie J Sondakh Kamaruddin, Ani Kapojos, Peter Marshall Kapojos, Petter Katuuk, Djuliana kerap, christhania Khoirunnisaa, Ummu Almaas Kiay Demak, Indah Namira Lantemona, Insteng Latjandu, Lady Lestari, Indah Diah Lidia Mawikere Lintje Kalangi Liwe, Alther Gabriel Londa, Almayda P. Londa Makalalag, Magdalena Maksud, Taufik Rahmat Malumperas, Michael H. J. Mamangkey, Keren Kezia Rejoice Adlin Manuel, Aprilia V. Maradesa , Djeini Maria Marisa Marau, Maria Marisa Mawuntu, Nikita Srisilia Meily Y. B. Kalalo, Meily Y. B. Meruntu, Lenfiane Kristefa Mestika F.L Ang, Mestika F.L Mokodompit, Rinny Fadlilah Mokoginta, Rahfan Moningka, Christy Virginia Mowoka, Reza Gerry Barten Naibaho, Karlina Naleng, Asri Nangoi, Grace B Nata, Inggriani Nender, Margaretha Novi S. Budiarso, Novi S. Oflagi, Jean Gabril Ole, Mariska Oktavia Palilingan, Kartini A.T . Parera, Meyline Trisuksi Pilat, Juddy Julian Pioh, Felly T.C. PONGOLIU, RAHMI RAMADHAN Pontoh, Julianti Prasetyawati, Linda Anggraeni Prety, . Puasa, Flayer Rahayu, Magfirah S. Rantung, Sarah Evangelista Rawis, Sanchia Darlene Regel, Hendrykar Avaldo Rianto, Tribrata Putra Robert Lambey Rorimpandey, Ariel Rotti, Marvini Rini Rudy J. Pusung Saerang, David P E Salindeho, Weldi Senduk, Feiby Angelia Sherly Pinatik Shinta, I Dewa Ayu Simanjuntak, Lucyana Aprillya Sintje Rondonuwu, Sintje Sonny Pangerapan, Sonny Stanley Kho Walandouw Stanly W. Alexander Stefanny Tabita Mutiara Sembung, Stefanny Tabita Mutiara Steven J. Tangkuman Steven Tangkuman Sumakul, Anggreini Merry Sumarauw, Ranggy D.F Syermi S.E. Mintalangi Tambalean, Friko Allan Kevin Tambingon, Vernando Viki Tangkuman, Steven Steven J. Tani, Lovenhia Claudya Thenu, Gilbert Tilaar, Brenda V.M Toduho, Dion M. Treesje Runtu Uhise, Esterlin Undap, Imanuel Christian Uno, Erika N. Utiarahman, Isran Ventje Ilat Victorina Z. Tirayoh Warongan, Jessy D. L Waworega, Aprillinda Angie Wenas, Deisy Debora Wokas, Heince Rudy Nicky Wowor, Reynaldi Dionisius Wuniarto, Stevi Wurangian, Mecky