Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung Undap, Imanuel Christian; Kalangi, Lintje; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i1.15359

Abstract

Abstract. National Health Insurance (JKN) program in Indonesia was commenced in early 2014. JKN is organized by BPJS as regulated by law. To implement this, JKN Health Facilities role of First Instance (FKTP) belonging to the local government is, thus, very important. As compensation for this implementation, FKTP will then be paid by BPJS, known as capitation funds. Capitation Fund Financial Management in Bitung Municipality FKTP have encountered many problems implying  the provision of health services.The purpose of this study is to analyze the financial management of local revenue capitation funds of JKN FKTP Bitung Government Municipality, including to identify the problems  and solutions. JKN capitation funds are received from BPJS routinely and regularly received by FKTP. However, it is its management experiencing problems. This study is a qualitative exploratory research. The qualitative data were obtained by interviews, observation and documentation study, including a focus group discussion (FGD). Data validity and reliability were examined by triangulation. Data were then analysed by thematic analysis and interpreted to draw conclusions.The results show that the capitation fund management of JKN FKTP Bitung Government Municipality has not followed yet the regulation Therefore, the implications for the health service FKTP is not maximized for public. Other consequences that occur due to the condition of financial management according to regulations, has led to the very low capitation budget absorption of its programs and activities. Keywords:  National Insurance Health (JKN), FKTP , Capitation Fund Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014 dan sesuai amanat undang – undang penyelenggara JKN adalah BPJS. Dalam pelaksanaan JKN ini peran Fasitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah sangat penting. Sebagai kompensasi dari pelaksanaan ini maka FKTP akan mendapatakan pembayaran dari BPJS yang dikenal dengan dana kapitasi. Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi di FKTP Pemerintah Kota Bitung menemui banyak hambatan yang berimplikasi pada penyerapan anggaran kegiatan FKTP dan penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh FKTP.Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan pendapatan daerah dana kapitasi JKN FKTP Pemerintah Kota Bitung serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan solusi yang dapat diambil. Dana kapitasi JKN yang diterima dari BPJS secara rutin dan teratur diterima oleh FKTP akan tetapi dalam pengelolaannya ternyata mengalami kendala.Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Data kualitatif diperoleh dengan wawancara , observasi dan studi dokumentasi juga dengan focus group discussion (FGD) .Validitas dan reliabilitas data ditentukan dengan trianggulasi data untuk kemudian data yang diperoleh dilakukan analisa secara tematik serta intepretasi dalam rangka  penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan penganggaran dana kapitasi JKN oleh FKTP dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan sementara pelaksanaan pengelolaan  dana kapitasi JKN FKTP Pemerintah Kota Bitung belum mengikuti regulasi yang mengatur, sehingga berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kesehatan FKTP pada masyarakat . Akibat lain yang terjadi karena kondisi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai regulasi menyebabkan program dan kegiatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN ini  penyerapan anggaran sangat rendah. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , FKTP, Dana Kapitasi
Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Tani Dan Nelayan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Husain, Nirmawati; Nangoi, Grace B; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.17176

Abstract

Abstract. Farmer and Fisherman Hospital utilizes accrual basis for its accounting and financial statements. It is also required to produce 2 types of financial statements based on: Financial Accounting Standard for non-profit organization and Government Accounting Standard for consolidation purposes. This research aims to analyze the implementation of Financial Accounting Standard and Government Accounting Standard on Financial Statements of Local Service Institution Farmer and Fisherman Hospital and their barriers. This is a qualitative exploratory study. Data were collected by interviews, participant observation and document analysis. Respondents consist of Finance and Accounting staff within the hospital. Findings indicate that the implementation of Financial Accounting Standard and Government Accounting Standard of Local Service Institution Farmer and Fisherman Hospital are supported by: (1) Regulation of Indonesian Ministry of Internal Affair number 61 year 2007, (2) Accounting policies, (3) Work program/plan, (4) Procedures supported by Standard Operating Procedures and (5) governance in describing the financial statements based on Financial Accounting Standard and Government Accounting Standard. On the other hand, barriers in implementing Financial Accounting Standard and Government Accounting Standard are firstly in its Human Resources: (1) Insufficient quantities and quality skilled human resources (2) Accounting Information System is not optimally utilized (3) Financial Statements are established manually, (4) Supporting documents are incomplete. Secondly, communication is not conducted well.Keywords: Public Service Institution, Financial Accounting Standard, Government Accounting Standard, accrual, Financial StatementsAbstrak. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo menggunakan basis akrual dan wajib menyusun laporan keuangannya dalam 2 versi, yakni berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan karena bergerak di bidang organisasi nirlaba dan Standar Akuntansi Pemerintah karena tujuan untuk konsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan keuangan BLUD di RSTN Kabupaten Boalemo serta kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksploratif. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara, observasi berperanserta (participant observation), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah bagian keuangan RSTN Kabupaten Boalemo serta Bidang akuntansi BKAD Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAK dan SAP pada laporan keuangan BLUD RSTN Kabupaten Boalemo didukung oleh peraturan yakni Permendagri 61 Tahun 2007, adanya kebijakan akuntansi, program/rencana kerja, prosedur yang didukung adanya SOP, dan tata kelola yang menguraikan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan pada SAK dan SAP. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan SAK dan SAP pada laporan keuangan BLUD RSTN Kabupaten Boalemo yakni yang kesatu adalah dari aspek Sumber Daya yang terdiri dari: (1) Sumber Daya Manusia yang belum memadai, (2) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi BLUD yang belum optimal, (3) penyusunan laporan keuangannya masih secara manual, (4) Kelengkapan dokumen pendukung yang belum memadai. Hal yang kedua adalah aspek komunikasi yang kurang baik.Kata kunci: BLU/BLUD, SAK, SAP, akrual, laporan keuangan
ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. TRIDJAYA MULIA SUKSES Toduho, Dion M.; Manossoh, Hendrik; Latjandu, Lady
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.416 KB) | DOI: 10.35794/emba.v8i4.31518

Abstract

Abstrak: Sumber pendapatan dari perusahaan dagang yang paling besar adalah penjualan, maka diperlukan pengendalian dalam menjaga salah satu sumber pendapatan tersebut, dengan adanya sistem akuntansi penjualan yang baik, dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Objek dari penelitian ini adalah PT. Tridjaya Mulia Sukses. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui penerapan sistem akuntansi penjualan kendaraan bermotor pada PT. Tridjaya Mulia Sukses. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian Sistem akuntansi penjualan kendaraan bermotor secara tunai dan kredit, pada perusahaan menggunakan sistem mds (media data soft), dengan adanya sistem ini maka mempermudah pekerjaan didalam perusahaan, adapun kelebihan dari mds yaitu data mengenai informasi keuangan perusahaan aman dari bugs dan hacker, dan dapat memangkas biaya-biaya overload, serta sistem aplikasi sangat ringan. Kata kunci: Sistem, Akuntansi, Penjualan, Kendaraan Bermotor
ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH KOTA MANADO Puasa, Flayer; Tinangon, Jantje J.; Manossoh, Hendrik
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v12i2.38587

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the accountability of social aid expenditures in the Manado City Government with applicable regulations, to analyze the obstacles faced in the implementation of social aid expenditure accountability and the efforts made by the Manado City Government to increase the accountability of social aid expenditures. This study uses a qualitative method with an exploratory case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, documentation studies and observation.The results of the study indicate that the accountability of social aid expenditures in the Manado City Government has been implemented based on the regulations set by the government, although in its management there are still some obstacles. These constraints are human resource competence, compliance, sanctions, coordination, monitoring and regulation. Of the seven processes for managing social aid expenditures, the accountability and reporting processes are the processes that often experience problems, namely human resource competence, compliance, coordination and monitoring. Meanwhile, efforts that have been made to increase the accountability of social aid expenditures are by conducting socialization and requesting accountability reports to recipients of social assistance.Furthermore, there are several things that are recommended to increase the accountability of social aid expenditures to the Manado City Government, namely: it is necessary to pay attention to the balance of the use of human resources between the number of staff needed (quantity) and the expertise (competence) possessed; strict sanctions must be regulated in regulations and actually implemented; it is necessary to have an initiative from the manager in this case the related SKPD to study the regulations that become a reference on the main tasks and functions in the management of social aid expenditures; coordination between fellow social aid managers needs to be carried out; the manager is obliged to assist the recipient in preparing the accountability report; in addition to sending letters and making calls, requests for accountability reports need to be followed up by picking up directly from the recipient; managers need to provide an accountability report format, because in addition to assisting recipients in making accountability reports, they also facilitate auditors in conducting audits.
Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tulap kerap, christhania; Manossoh, Hendrik; Kapojos, Petter
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 1 (2021): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah pelaksanaan program atau kegiatan ekonomi yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dikelola langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa. Pengembangan ekonomi desa merupakan upaya untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap pengembangan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Uji yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi (R2) dan uji statistic t dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian uji secara parsial menunjukkan bahwa Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dilihat dari nilai angka t hitung > t tabel dan taraf signifikan lebih kecil dari Alpha (0,05).
Evaluation of The Implementation of Utilization of Regional Property Through Borrowing and Use of Regional Property in the Siau Tagulandang Biaro Islands Regency Shinta, I Dewa Ayu; Manossoh, Hendrik; Kapojos, Peter M.
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional property is one of the important elements in the framework of governance, development, empowerment and service to the community. This study aims to (1) find out the implementation of the utilization of regional property through borrowing and use in the Siau Tagulandang Biaro Islands Regency. This study uses a qualitative research with a descriptive approach which was carried out at the Regional Finance and Revenue Management Agency of the Siau Islands Tagulandang Biaro Regency in May 2021. The data collection method was carried out through interviews and documentation, the data analysis method was carried out by collecting and analyzing the data obtained and then pulling conclusion. The results of this study indicate that the procedures/stages in the implementation of lending and use are not in accordance with the Regional Regulation of the Siau Islands Tagulandang Biaro Regency Number 7 of 2019, because in its implementation there are several borrowing and use stages whose stages do not include the research stage, and there are still obstacles that occur in the asset sector related to the recording and data collection of regional property that has been/is temporarily borrowed and used.
EVALUASI PENGELOLAAN ANGGARAN KHUSUS KELURAHAN (AKK) TAHUN 2019-2020 KHUSUSNYA PENGEMBANGAN SARANA PRA SARANA DI KELURAHAN LOWU DUA KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Rantung, Sarah Evangelista; Manossoh, Hendrik; Walandouw, Stanley Kho
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran khusus kelurahan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan sarana pra sarana hingga pada pemberdayaan masyarakat dikelurahan. Pengelolaan anggaran khusus kelurahan (AKK) ini dikaitkan dengan beberapa peraturan pemerintah seperti PP nomor 12 Tahun 2019. Dalam penelitian ini anggaran khusus kelurahan (AKK) lebih dikhususkan pada pengembangan sarana pra sarana dikelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan anggaran khusus kelurahan (AKK) tahun 2019-2020 dikelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan sudah baik dalam proses penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan PP no. 12 Tahun 2019 namun dalam proses pelaksanaan terdapat adanya ketidaksesuaian. Kata kunci: Pengelolaan, Anggaran Khusus Kelurahan, Sarana Pra Sarana
Analisis pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Adyanto; Manossoh, Hendrik; Walandouw, Stanley Kho
Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/rapi.179

Abstract

The implementation and administration of expenditure is an essential aspect of regional financial management. Capital expenditure is the acquisition of fixed assets and other assets. It is therefore essential that implementation and administration of expenditure is carried out effectively. The implementation and administration of expenditure is regulated by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020. This study will determine how the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 is implemented and administered in relation to capital expenditure. This study employs a descriptive qualitative research method. We collected data through interviews, observation, and documentation. The data analysis process is carried out by collecting data, which is then processed and described. The results of this study are clear: capital expenditure with a cash advance is not implemented, and expenditure is carried out without a cash advance. Furthermore, the administration of capital expenditure is in accordance with current regulations, starting from the issuance of SPD, SPP LS, SPM LS, SP2D, bookkeeping, and submission of the Treasurer's accountability report at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province.
ANALISIS PEMANFAATAN APLIKASI FMIS (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) DALAM MEMENUHI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Budiman, Novi Fiona Samantha; Manossoh, Hendrik; Wokas, Heince R. N.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 12 No. 03 (2024): JE. Vol. 12 No 3
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v12i03.57545

Abstract

Digitalisasi mendorong sistem informasi digital tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis saja, namun juga pada pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemungkinan mengikuti pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan pendistribusian dana. aplikasi FMIS (Financial Management Information System) merupakan salah satu wujud pemanfaatan digitalisasi yang digunakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan digital pada aplikasi FMIS dalam memenuhi akuntabilitas laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Kepl. Sangihe. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder, pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan digitalisasi pada Dinas PP & KB Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dalam penggunaan aplikasi FMIS terbilang sudah akuntabel dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan, juga memperkuat transparansi dan tata Kelola keuangan yang terintegrasi. Kata kunci: Digitalisasi, Aplikasi FMIS, Akuntabilitas, Laporan Keuangan
Factors influencing the intention of financial managers to conduct whistleblowing action (A study on the Government of Kotamobagu City) Fahmi, Abdul Rahim; Tinangon, Jantje J.; Manossoh, Hendrik
The Contrarian : Finance, Accounting, and Business Research Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/cfabr.147

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the intention of financial managers to engage in whistleblowing within the Kotamobagu City Government. Using an associative quantitative research method, data were collected via questionnaires. The population for this study comprises financial managers within the Kotamobagu City Government. Data analysis was conducted using partial least squares (PLS) to determine the influence of each variable on the intention on whistleblowing. The results indicate that whistleblower protection, ethical judgment, and organizational commitment have a positive and significant impact on the intention of financial managers to engage in whistleblowing. Conversely, ethical climate, locus of control, level of seriousness of wrongdoing, and status of wrongdoer do not show significant effects. The variables of gender, age, and tenure also do not significantly influence whistleblowing intentions. These findings suggest that adequate protection for whistleblowers, good ethical judgment, and strong organizational commitment can encourage financial managers to report illegal or unethical actions. This study is expected to contribute to the development of government policies and organizational practices that support a conducive environment for whistleblowing and provide protection for whistleblowers.
Co-Authors Adyanto Aloa, Clifford Anneke Wangkar Anugrahi, Rachelyta Apita, Grisela Vivi Arief, Sartika Wati HS Assa, Pinkan Grace Balau, Yehezkiel Balo, Daiyana Natalia Belda, Tumilantouw Frety Emma Bonde, Febiona A. Budiman, Novi Fiona Samantha Carolina Carolina, Carolina Christian Ray Wensen, Christian Ray Cimberly, Polii Claudia W.M Korompis Dalipang, Marre Ika Dasum, Andre Alexandro David Paul Elia Saerang David Saerang, David Dhullo Afandi Dhullo Afandy Dhullo Affandi Dollah, Kasman Elizabeth Esternorlita Worotitjan, Elizabeth Esternorlita Fachry Abda El Rahman Fahmi, Abdul Rahim Fiktor Junaidi Koropit, Fiktor Junaidi Fitriayani Adam, Fitriayani Gerungai, Natalia Gerungai, Natalia Y. T. Gerungai, Natalia Y. T. Grace B. Nangoi Grace Shirley Luntungan Heince R. N. Wokas Heince R.N. Wokas, Heince R.N. Herman Karamoy Husain, Nirmawati I Gede Suwetja Indah Eunike Kakunsi Jantje J. Tinangon Jeane Marie Tulung Jenny Morasa Jessy D.L Warongan, Jessy D.L Jullie J Sondakh Kamaruddin, Ani Kapojos, Peter Marshall Kapojos, Petter Katuuk, Djuliana kerap, christhania Khoirunnisaa, Ummu Almaas Kiay Demak, Indah Namira Lantemona, Insteng Latjandu, Lady Lestari, Indah Diah Lidia Mawikere Lintje Kalangi Liwe, Alther Gabriel Londa, Almayda P. Londa Makalalag, Magdalena Maksud, Taufik Rahmat Malumperas, Michael H. J. Mamangkey, Keren Kezia Rejoice Adlin Manuel, Aprilia V. Maradesa , Djeini Maria Marisa Marau, Maria Marisa Mawuntu, Nikita Srisilia Meily Y. B. Kalalo, Meily Y. B. Meruntu, Lenfiane Kristefa Mestika F.L Ang, Mestika F.L Mokodompit, Rinny Fadlilah Mokoginta, Rahfan Moningka, Christy Virginia Mowoka, Reza Gerry Barten Naibaho, Karlina Naleng, Asri Nangoi, Grace B Nata, Inggriani Nender, Margaretha Novi S. Budiarso, Novi S. Oflagi, Jean Gabril Ole, Mariska Oktavia Palilingan, Kartini A.T . Parera, Meyline Trisuksi Pilat, Juddy Julian Pioh, Felly T.C. PONGOLIU, RAHMI RAMADHAN Pontoh, Julianti Prasetyawati, Linda Anggraeni Prety, . Puasa, Flayer Rahayu, Magfirah S. Rantung, Sarah Evangelista Rawis, Sanchia Darlene Regel, Hendrykar Avaldo Rianto, Tribrata Putra Robert Lambey Rorimpandey, Ariel Rotti, Marvini Rini Rudy J. Pusung Saerang, David P E Salindeho, Weldi Senduk, Feiby Angelia Sherly Pinatik Shinta, I Dewa Ayu Simanjuntak, Lucyana Aprillya Sintje Rondonuwu, Sintje Sonny Pangerapan, Sonny Stanley Kho Walandouw Stanly W. Alexander Stefanny Tabita Mutiara Sembung, Stefanny Tabita Mutiara Steven J. Tangkuman Steven Tangkuman Sumakul, Anggreini Merry Sumarauw, Ranggy D.F Syermi S.E. Mintalangi Tambalean, Friko Allan Kevin Tambingon, Vernando Viki Tangkuman, Steven Steven J. Tani, Lovenhia Claudya Thenu, Gilbert Tilaar, Brenda V.M Toduho, Dion M. Treesje Runtu Uhise, Esterlin Undap, Imanuel Christian Uno, Erika N. Utiarahman, Isran Ventje Ilat Victorina Z. Tirayoh Warongan, Jessy D. L Waworega, Aprillinda Angie Wenas, Deisy Debora Wokas, Heince Rudy Nicky Wowor, Reynaldi Dionisius Wuniarto, Stevi Wurangian, Mecky