Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Prosiding Seri Seminar Nasional
Mia Hadiati
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG Mia Hadiati; Indah Siti Aprilia; Tasya Patricia Winata
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.041 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19884

Abstract

Keberadaan aplikasi peminjaman dana berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending) baik yang legal maupun ilegal memicu adanya permasalahan pelanggaran hak bagi penggunanya. Atas permasalahan tersebut dibutuhkan perlindungan hak bagi pengguna pinjaman online sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama para pelaku UMKM. Masyarakat Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dalam hal ini sering mengalami permasalahan menyangkut peminjaman uang secara online. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui berbagai aspek penting perindungan hak pengguna layanan pinjaman online terutama yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan tersebut terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan agar perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya ringan Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pinjaman online hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat. Target pencapaian yang akan dihasilkan yaitu mengembangkan pemahaman masyarakat terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, perlindungan data pribadi serta apa yang perlu diperhatikan dalam pengunaan layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi.
ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Angel Victoria; Mia Hadiati
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i1.3761

Abstract

Siri marriage is considered as an illegal relationship by the state, so that the child born from the marriage is considered legal and varies according to religion. This position is based on Article 43(1) of the Marriage Law which states that a child born out of wedlock can only have civil relations with his mother and family. Based on the decision of the Constitutional Court, she can have a civil relationship with a man out of wedlock, her biological father. , said: National relations are between children born out of wedlock and their mothers and their families, and between fathers and their children in so far as a natural relationship between them can be scientifically explained; it can support technical evidence and/or other evidence such as relationships, including civil contacts with family members. In this case, unregistered marriages are considered to only provide protection and freedom to the men. Amendments to Article 43 (1) of the UUP generally apply to provide full legal protection to all born children and oblige fathers to take full responsibility for their children in accordance with the law.Keywords: Citizenship Relations, Constitutional Court, Marriage
Co-Authors Angel Victoria Indah Siti Aprilia Tasya Patricia Winata