Ivonne Kartika Permana
Universitas Langlangbuana

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Dialog

Peran Generasi Z untuk Bela Negara Serta Pemahaman Nilai Pancasila, dalam Berbangsa dan Bernegara Ivonne Kartika Permana
Dialog Vol 6 No 2 (2021): Dialog
Publisher : Dialog

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.237 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran Generasi Z untuk Bela Negara serta pemahaman akan nilai-nila Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang baik sesuai yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena dengan kemajuan Teknologi, peran Generasi Z masih belum memahami arti Pancasila yang benar. Sebagai penerus bangsa harus terus diberikan ilmu pemahaman tentang Pancasila agar para generasi muda Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan faham-faham yang dapat menyesatkan demi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kata Kunci: Generasi Z, UUD 1945, Bela Negara.
Optimalisasi Penanganan HAM Guna Mengimplementasikan Nilai-Nilai Kemanusiaan di Tengah Masyarakat dalam Rangka Terwujudnya Kamdagri Ivonne Kartika Permana
Dialog Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Dialog Vol. 7, No.1, Juli, 2022
Publisher : Dialog

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.716 KB)

Abstract

Aspek “Man Ware”, diperlukan adanya pembuatan kerja sama yang dituangkan dalam menduk MoU di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota, sampai dengan Kecamatan antara Polda, Polres dan Polsek dengan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat, bersama dengan CJS lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, yang isinya tentang proses penegakan HAM, sehingga akan menjadi panduan bagi anggota Polri dalam melaksanakan penegakan di tengah masyarakat dibantu dan didukung sinergitas dengan stakeholder terkait. Aspek “Soft Ware”,diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang penegakan HAM di wilayahnya masing-masing disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya, dan kearifan local daerah masing-masing, namun tetap mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sehingga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak dalam proses penegakan HAM di wilayahnya masing-masing. Aspek “Hardware”, diperlukan pembentukan struktur, badan, atau lembaga Komnas HAM yang sampai dengan ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan bahkan sampai dengan Kecamatan, sehingga akan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran HAM, penghormatan HAM dan melestarikan HAM disetiap kelompok masyarakat. Kata kunci: HAM, masyarakat, Peraturan Daerah (Perda)