Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Keuangan dan Akuntansi Terapan (KUAT)
Hanik Susilawati Muamarah
Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN
Economics, Econometrics & Finance Engineering Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN, OBJEK PAJAK? Marsono Marsono; Hanik Susilawati Muamarah
KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan Vol 1 No 1 (2019): Edisi Maret
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.744 KB) | DOI: 10.31092/kuat.v1i1.462

Abstract

Sebagai bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Pemeluk agama Islam adalah pemeluk agama mayoritas di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Dalam praktiknya, pengelolaan masjid pada umumnya dilakukan dalam organisasi dengan bentuk badan hukum berupa yayasan.Yayasan masjid dalam perkembangannya tidak hanya memperoleh pemasukan dalam bentuk infak dari jemaahnya, namun juga dari beberapa usaha yang dibuka misalnya persewaan ruangan masjid untuk resepsi pernikahan. Ketentuan perpajakan yang berlaku menyebutkan bahwa yayasan merupakan subjek pajak badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian yayasan masjid harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai agar dapat menjalankan hak kewajiban perpajakannya dengan baik. Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ) sebagai salah satu yayasan keagamaan belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait perpajakan, sehingga dikhawatirkan dapat mengalami kendala dalam usahanya untuk menjadi wajib pajak patuh. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam identifikasi penghasilan yang merupakan objek pajak bagi YMRBJ.
PEMAJAKAN DANA DESA Hanik Susilawati Muamarah; Emik Suyani
KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juni
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.232 KB) | DOI: 10.31092/kuat.v1i2.469

Abstract

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa diberikan kepada setiap desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Dalam penggunaan dana desa, terdapat beberapa kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh Desa. Sebagai suatu satuan kerja yang mengelola dana yang berasal dari APBN/APBD/APBDes, Desa merupakan pemotong/pemungut pajak. Dengan demikian, desa harus memahami kewajiban sebagai pemotong/ pemungut pajak. Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan beberapa unit Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan ini masih perlu adanya perbaikan. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) melihat perlunya pendampingan kepada beberapa Desa untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dana desa. Desa yang menjadi objek pendampingan adalah Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari yang berada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil evaluasi dan pendampingan diketahui bahwa secara umum Desa telah melakukan pemotongan/pemungutan pajak namun belum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Co-Authors Emik Suyani Marsono Marsono