<![CDATA[Abstrak Tindak pidana yang terkait mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai dapat di ambil contoh seperti kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang di lakukan oleh terdakwa Laurensius Soik yaitu dengan smemalsukan pita cukai atau tidak menggunakan pulemta cukai asli yang di keluarkan oleh negara berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang terdapat dalam KUHP masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok ini harus diatur lebih ketat dalam sistem hukumnya. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum seta banyak ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai rokok, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai yang asli guna mengurangi pengeluaran dari perusahaan.Kata kunci: perusahaan, tindak pidana, kebijaka hukum AbstractCriminal acts related to criminal acts of forgery of excise ribbons can be taken as examples of criminal acts of forgery of cigarette excise ribbons committed by defendant Laurensius Soik, namely by falsifying excise ribbons or not using original excise tax issued by the State based on article 54 of the Law 39 of 2007 concerning excise. In criminal law policy in an effort to tackle the crime of forgery of cigarette excise ribbons contained in the Criminal Code still has weaknesses. Therefore the criminal law policy in the effort to deal with the crime of forgery of cigarette excise tape must be regulated more strictly in its legal system. Terms and obligations that are increasingly difficult to fulfill by the legal subjects and many provisions made by the government regarding cigarette excise ribbons, make people brave to commit fraudulent acts by falsifying the original excise ribbons in order to reduce expenses from the company.Keywords: company, criminal law, law polcy]]>
