<![CDATA[ Terjadinya tanah absentee karena melanggar asas yang ada dalam Pasal 10 UUPA tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Dan Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1961 tentang penetapan luas tanah pertanian. Tanah absentee adalah pemilikan tanah pertanian yang pemilikannya tidak bertempat tinggal dalam satu kecamatan dengan letak tanah yang dimilikinya itu sehingga tanah tersebut tidak dikerjakan secara aktif. Berdasarkan hal tersebut ini berarti bahwa setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berbeda dengan kecamatan dimana si pemilik bertempat tinggal karena pemilikan demikian akan menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien. misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, sehingga dapat juga menimbulkan sistem penghisapan. Pengecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah, apabila jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan panitia landreform daerah kabupaten masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. The occurrence of absentee land for violating the principles contained in Article 10 of the LoGA concerning the prohibition of ownership of agricultural land absentee. And Law No.56 Prp of 1961 concerning the determination of the extent of agricultural land. Absentee land is the ownership of agricultural land whose ownership does not reside in one sub-district with the location of the land it owns so that the land is not actively worked on. Based on this, it means that every landowner is prohibited from owning agricultural land that is different from the district where the owner resides because such ownership will lead to inefficient land cultivation. for example about its implementation, supervision, transport of the results, so that it can also lead to exploitation systems. Exceptions only apply to landowners who live adjacent to the sub-district of land, if the distance between the owner's residence and land according to the consideration of the district land reform committee is still possible to work on the land efficiently.]]>
