Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Rindiani Handratna
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 20, No 2 (2022): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.093 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v20i2.8044

Abstract

Dalam wacana Reveinting (menciptakan kembali) pemerintah sebagian besar di fokuskan pada konseptualitasi ulang pemerintah untuk mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam tata kelola masyarakat yang bertujuan untuk membuat pemerintahan yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektifdan efisien dengan biaya yang lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab program inovasi pelayanan publik berbasis e-government pada Kantor pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Atribut Inovasi dari Rogers (1983) dalam Suwarno (2008) dengan indikator Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan,Kemungkinan di coba, dan Kemudahan Diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: wujud inovasi pelayanan publik berbasis Elektronic Government pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memiliki 10 inovasi yaitu, SINTER (Sistem Informasi Terpadu), Validasi Akta Cerai, ESKM (Elektronik Survey kepuasan Masyarakat), ASVI (Asisten Virtual), Si Guelis (Sistem Gugatan Elektronik 15 Menit), E-BUMU (Elektronik Buku Tamu), Hipnotis (Hitung Panjar Biaya Perkara Otomatis), Radius Panggilan, Walkthrue. Namun dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis electronic government ini belum berjalan secara optimal dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki, jaringan yang terkadang tidak stabil dan masyarakat yang terkadang masih ada masyarakat yang masih belum memahami hal di bidang teknologi.