<![CDATA[Salah satu tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi warga negara. Oleh karena itu, mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Pada saat ini fenomena terorisme telah menjadi fenomena global yang telah merambah seluruh negara termasuk Indonesia. Terorisme merupakan extra ordinary crime karena telah membahayakan idiologi, keamanan, kedaulatan dan mempunyai tujuan tertentu. Dibutuhkan penanganan secara khusus, terarah, terencana dan berkesinambungan dari seluruh komponen negara termasuk dalam melibatkan TNI untuk memberantas tindak pidana terorisme dan dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait serta seluruh komponen masyarakat termasuk TNI. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan formulasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana, implementasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana serta peran TNI dalam pemberantasan terorisme dimasa yang akan datang dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peran tentara nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dalam beberapa tahap, yakni melalui tahap kebijakan formulasi, tahap implementasi dan peran TNI dimasa yang akan datang.]]>
