<![CDATA[Abstract The enforcement of law against children involved in traffic accidents is a complex issue that involves legal, social, and cultural dimensions. Although normatively regulated under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System through the application of diversion and restorative justice, practical implementation in the field faces numerous obstacles, such as low legal awareness among the public and a permissive culture toward traffic violations committed by minors. This research uses the library research method with a content analysis approach. Data were collected from various written documents, including books, academic journals, statutory regulations, and relevant articles. The study is qualitative in nature and is presented descriptively to explore the content and meaning of the analyzed documents. The findings indicate that law enforcement against child traffic offenders is carried out through a non-punitive approach that prioritizes the protection of children’s rights and encourages dialogue with victims. However, the effectiveness of this process is hindered by several factors, such as weak parental supervision, lack of professional resources, and the absence of an integrated information system among law enforcement agencies. To address these challenges, it is necessary to strengthen the implementation of diversion and restorative justice, improve public legal literacy, provide training for law enforcement officers on child-friendly approaches, and develop an integrated legal information system. A collaborative, cross-sectoral approach is key to realizing a juvenile justice system that is fair, educational, and future-oriented. Abtrak: Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan diversi dan keadilan restoratif, praktik di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Data dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel terkait. Penelitian bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk mengkaji isi serta makna dari dokumen yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas dilakukan secara non-punitif, dengan mengedepankan perlindungan hak anak dan musyawarah dengan korban. Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum, di antaranya lemahnya peran keluarga, keterbatasan tenaga profesional, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar lembaga hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan implementasi diversi dan restorative justice, peningkatan literasi hukum masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan ramah anak, serta pembangunan sistem informasi hukum yang terpadu. Pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang adil, edukatif, dan berorientasi pada masa depan anak.]]>
