Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDIDAYA TANAMAN KEDELAI Alhajsyah Husaini; Mohammad Ridwan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8586

Abstract

Budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan produksi kedelai di tengah besarnya kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor kedelai Indonesia mencapai 2,32 juta ton pada tahun 2022. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan kedelai lokal setiap tahunnya mengakibatkan besarnya jumlah impor kedelai di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan melalui Budidaya Tanaman Kedelai dan Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Produksi Kedelai di Kecamatan Hinai. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan.  Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel penting yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang di lakukan dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik karena adanya rapat koordinasi yang selalu terjaga seperti koordinasi yang di lakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dengan kelompok tani. Kemudian, Sumber daya yang di miliki dalam budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani di Kecamatan Hinai sudah cukup baik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki walaupun masih kurangnya anggota penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Hinai. Namun pada sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum optimal dikarenakan masih menggunakan alat-alat tradisional. Selanjutnya, disposisi dan komitmen dari Pemerintah dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik karena di dukung langsung oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Terakhir, struktur birokrasi yang dimiliki oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dan Kelompok Tani merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai. Namun struktur birokrasi yang dimiliki dalam pembagian tugasnya masih belum optimal seperti satu orang penyuluh pertanian lapangan yang harus menguasai secara teknis seluruh permasalahan tanaman yang ada di wilayah kerjanya. Standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dimiliki Kelompok Tani dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai. Budidaya tanaman kedelai hanya berpedoman dengan intruksi kerja dalam program demplot kedelai.
Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan Ivana Romasi Ivana; Mohammad Ridwan
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.184

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan sistem parkir elektronik dalam mewujudkan smart city di Kota Medan. Parkir merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Medan khususnya dari segi pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kota Medan berinovasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir dari manual menjadi elektronik melalui Program E-Parking yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya penerapan sistem e-parking pada jalan-jalan yang telah diterapkan e-parking serta melihat kesesuaian penerapan program e-parking dengan konsep smart city. Permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan e-parking di Kota Medan yaitu pemanfaatan e-parking belum merata digunakan oleh masyarakat, petugas parkir masih bingung menggunakan alat, petugas parkir elektronik masih memungut uang tunai, perubahan pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan Dinas Perhubungan Kota Medan seperti Inspektur Muda Keselamatan Transportasi Jalan, Kepala Seksi Parkir Wilayah II, dan Petugas Parkir. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan petugas parkir elektronik di kota Medan. Selain itu peneliti melakukan observasi, dokumentasi, dan studi literatur.
Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Laporan Masyarakat Annisa Octavi Sheren Annisa; Mohammad Ridwan
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.237

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana responsivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan laporan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya jumlah laporan masyarakat di Sumut sehingga penting untuk mendalami bagaimana responsivitas serta upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga pengawas eksternal dalam menindaklanjutinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori responsivitas yang dikemukakan oleh Zeithaml, yakni merespon setiap pelapor yang ingin mendapatkan pelayanan, melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, cermat, tepat waktu, serta merespons semua keluhan pelapor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara cukup responsif dalam hal menerima pelapor yang datang, merespons keluhan pelapor, serta kecermatan dalam menangani laporan masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan responsivitas penanganan laporan masyarakat dalam hal ketepatan, kecepatan penyelesaian, serta ketepatan waktu. Ada berbagai faktor yang memengaruhi proses penyelesaian laporan yaitu tingkat kerumitan kasus, sikap pelapor dan terlapor, serta tidak adanya standar waktu penyelesaian yang pasti. Selain itu, ditemukan juga bahwa kendala dalam memaksimalkan responsivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran untuk menunjang percepatan penyelesaian laporan di seluruh daerah.