Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Indonesia Sosial Sains
Ridha Wahyuni
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran Ridha Wahyuni
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 04 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.252 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v3i04.564

Abstract

Evictions are still one of the methods used by the government in the context of land acquisition for development, especially for people who do not have land ownership rights documents but residents have controlled the land as land for residence for a long time. Protection of the right to adequate housing is one of the human rights that must be protected, because this right is also related to guaranteeing the sustainability of human life. This study focuses on the issue of the impact of evictions on the protection of the right to adequate housing for residents in RT/RW 03/03 Batu Ceper, Tangerang as residents affected by eviction due to development. Examining the responsibility of the Tangerang City government in providing protection to guarantee the survival of the affected residents through the provision of adequate housing. The research method used is juridical-empirical. The results showed that the Tangerang City Government provided Rusunawa to affected residents for relocation but the residents refused, this is because the appointment of the Rusunawa was done unilaterally by the government so that they still did not pay attention to the standards for providing adequate housing according to human rights standards consisting of aspects of availability, aspects of affordability of costs and aspects of location. Therefore, it is hoped that the local government before carrying out an eviction needs to involve the participation of the affected community to identify the needs of the residents regarding the fulfillment of replacement housing in order to ensure the protection of the survival of the residents after they have been evicted.
Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Eco-City Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia Ridha Wahyuni; Chiquita Thefirstly Noerman; Fikri Rafi Musyaffa Abidin; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait pemenuhan beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan PSN Rempang Eco City Batam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang disajikan secara kulitatif melalui pendekatan desktriptif analitis dan problem identification (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi terhadap warga terdampak pembangunan Rempang Eco City masih belum berpedoman pada indikator-indikator mengenai perlindungan Hak Ekosob khususnya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur di dalam Komentar Umum PBB No. 4 dan No. 7, Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekosob dan Pasal 40, UU No. 39/1999 Tentang HAM. Berbagai peraturan tersebut penting dipedomani agar pembangunan bisa sejalan dengan prinsip-prinsip HAM sesuai mandat konsitusi, undang-undang terkait lainnya serta berbagai hukum internasional.
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah dari Objek Tanah Warisan yang Belum Dibagi Berdasarkan KUHPerdata Alyssa Adelia; Ridha Wahyuni
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8317.691-698

Abstract

Permasalahan kompleks sering kali terjadi dalam proses pengalihan harta warisan berupa hak atas tanah waris. Sengketa hukum masih mungkin terjadi pada perjanjian jual beli tanah warisan yang telah mendapat Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT apabila perjanjian tersebut tidak mematuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui konsekuensi dari keabsahan perjanjian jual beli tanah warisan yang belum dibagi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta bahan-bahan hukum sekunder yaitu literatur, artikel ilmiah yang relevan, dan putusan pengadilan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisa bahan dengan teknik penulisan deskriptif dengan menjabarkan secara terperinci dan tersistematis terhadap penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian Jual beli tanah warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris almh WO adalah tidak sah karena salah satu persyaratan perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi dan ahli waris yang haknya telah dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ataupun ganti rugi.
Co-Authors Alyssa Adelia Chiquita Thefirstly Noerman Fikri Rafi Musyaffa Abidin Sylvana Murni Deborah Hutabarat