<![CDATA[Skripsi ini membahas tentang Pengisian Jabatan Administrasi Negara Dalam Persfektif Good Governance. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengisian jabatan administrasi negara yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Cianjur yang mengangkat Drs. H Edi Iryana, MAP Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai pejabat Sekretaris Inspektorat Daerah. Dalam hal ini proses pengangkatan jabatan terhadap Drs. H. Edi Iryana, MAP sebagai sekretaris inspektorat daerah di Kabupaten Cianjur, yang dilakukan oleh bupati sangatlah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, dan surat Edaran Kementerian Dalam negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012. Berdasarkaan isu hukum penulis bahwa telah adanya pengisian jabatan administrasi Negara yang teleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undang dan perarturan pemerintah serta surat edaran kementerian dalam negeri terkait larangan terhadap bupati mengangkat mantan narapidana menjadi pejabat di kabupaten. dengan melakukan penelitian secara normatif serta mengkombinasikan nilai horizontal dan vertical yakni penerapan das sain dan das sollen.Kata Kunci : Pengisian Jabatan Administrasi Negara]]>
