Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legisia Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Mohammad Bangsu
Universitas Sunan Giri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
RELEVANSI PENEGAKAN HUKUM DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Analisis Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Abdul Hakim; Mohammad Bangsu
JURNAL LEGISIA Vol 14 No 2 (2022): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.575 KB) | DOI: 10.58350/leg.v14i2.192

Abstract

The crime of corruption always gets more attention than other criminal acts because the impact it causes covers various aspects of life, especially in the Indonesian state considering that corruption itself is a crime that is mushrooming and has become a tradition that is increasing every year, it is evident from the various cases that have appeared in the mass media, both print media and electronic media corruption is a social phenomenon which is the reality of human behavior in the interaction of society and the state. The approach to this problem is carried out with a normative juridical approach, with regard to the question of whether the influence of legal rules is in accordance with the wishes of the community
TELAAH HUKUM OMNIBUS LAW DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (Perspektif Undang-Undang No: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Mohammad Bangsu; Rachmat Ihya'; Nor Cholis
JURNAL LEGISIA Vol 15 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/leg.v15i1.257

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, one of which regulates labor rights. Labor rights are the company's obligation to workers which must be protected by the State through law, therefore the state must be present to ensure that its citizens get their rights in working in order to meet the basic needs of citizens' lives so that the welfare of the Indonesian people can be achieved. This is in accordance with the 1945 Constitution, namely the state creates welfare and progress of the nation. The method in this study uses normative law, namely doctrinaire legal research methods or library research by analyzing the law as a primary source of law and literary literacy.  Theproblem caused by the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is the reduction of labor rights, such as there are several articles that are deleted and added that are considered impartial to workers, for example in article 79 of the Job Creation Law, it is stated that overtime is carried out 4 hours in 1 day and 18 hours a week. The extended overtime time from the provisions of the Manpower Law 32/2003 states that overtime work time can only be done at most 3 (three) hours in 1 (one) day and 14 (fourteen) hours in 1 (one) week. In addition, the calculation of wages changes according to the company's ability and worker productivity, so it has the potential to be unsuitable for wages received by workers, to the threat of female workers because they do not get a salary when on menstrual and maternity leave.    
Tinjauan Hukum Terhadap Ketentuan Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep) Irwansah I; Mohammad Bangsu
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 7 (2023): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8249865

Abstract

Aktivitas kehidupan rumah tangga sehari-hari sering menimbulkan kontroversi hingga berujung pada perceraian, pada dasarnya nikah sangat dianjurkan bagi setiap muslim apabila telah menemukan pasangan yang cocok. Nikah merupakan suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah SWT. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah penentuan batas minimal usia nikah. Bilamana seseorang ingin menikah, maka yang pertama dan paling utama adalah harus mempunyai kesiapan fisik dan mental yang kuat untuk membina suatu rumah tangga hingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum Islam dan hukum Positif memberikan penjelasan akan ketentuan yang sebenarnya mengenai usia pernikahan, dan mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai penentuan usia nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif guna menyikapi problem yang ada sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) dalam bidang ilmu hukum Islam dan ilmu hukum Positif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis terlebih dahulu memfokuskan penelaahan kepada bahan pustaka kemudian mengolah data tersebut seobjektif mungkin dan yang terakhir menganalisis dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas minimal usia nikah menurut hukum Islam adalah baligh (mukallaf). Sedangkan hukum Positif yaitu pada laki-laki harus berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Islam tidak memberikan batasan akan usia pernikahan. Baligh merupakan salah satu unsur sebagai acuan untuk dapat melangsungkan pernikahan. Lain halnya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum Positif Indonesia, bahwasanya batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Demi mencapai keluarga yang sakinah dan sesuai dengan sunah Rasul, sebagai pendidik dan pengasuh orang tua harus teliti dalam memilih pasangan yang cocok mengingat perkembangan zaman yang semakin berubah ketiap tahun.
Co-Authors Abdul Hakim Irwansah I Nor Cholis Rachmat Ihya'