Annis Susanti
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Annis Susanti; Septa Riadi; Deviana Sari
JURNAL ILMU MANAJEMEN SABURAI Vol 8, No 1 (2022): JURNAL ILMU MANAJEMEN SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jmb.v8i1.1600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan rasio belanja negara pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berdasarkan pagu dan realisasi belanja negara periode TA. 2016 – TA. 2021. Teknik analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio keuangan yaitu perbandingan angka yang diperoleh dari hasil satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Periode analisis belanja negara pada Direktorat Jenderal PSDKP TA. 2016 – TA. 2021 dan diperoleh hasil rasio tertinggi atas analisis keserasian belanja operasi terhadap total pagu belanja sebesar 99,67% pada tahun 2021 dan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 32,49%, rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi sebesar 9,71% yaitu pada Tahun 2021 dan rasio terendah pada Tahun Anggaran 2017 yaitu 0,45%, Sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja tertinggi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 99,55% dan terendah pada Tahun Anggaran 2021 yaitu 90,29 %. Rasio analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja pada laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP periode TA. 2016 - TA. 2021 berada pada kriteria rasio antara 90% - 100% dengan kategori rasio keserasian belanja adalah “Efektif”. Analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP diharapakan dapat meningkatan kualitas belanja negara melalui perbaikan kebijakan pemerintah dan proses penganggaran.