Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp) Andy Akbar
Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.108 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa azas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan azas Monogami terbuka. Azas Monogami terbuka mengatur bahwa dalam suatu kondisi tertentu seorang suami diperbolehkan menikah lagi sampai dengan empat orang isteri. Azas Monogami tersebut disebut azas monogami terbuka. Terdapat syarat-syarat yang mendahului adanya perkawinan poligami, salah satunya adalah izin dari isteri pertama dan pengadilan, apabila tidak ada izin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya yang sudah meninggal dunia, kedudukan (status) anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, dan hak mewaris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua dan isteri kedua dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini maka Penulis memakai metode penelitian yuridis - normatif dan bersumber pada data sekunder yang didukung oleh Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mataram Ibu Dra. St. Nursalmi. Berdasarkan hasil penelitan Penulis bahwasanya tidak ada tenggang waktu pembatalan perkawinan dapat diajukan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika ternyata terdapat pihak yang dirugikan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut apabila terdapat anak yang lahir sepanjang perkawinan tersebut maka pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan anak tersebut tetap menjadi ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya. Terhadap isteri kedua, karena pembatalan perkawinan mulai berlaku sejak ada putusan pengadilan dan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan maka dianggap tidak pernah terjadi perkawinan diantara suami isteri tersebut sehingga diantara keduanya tidak ada hubungan waris-mewaris. Sementara apabila terdapat harta bersama maka pembagiannya ditentukan berdasarkan undang-undang. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Poligami, Akibat Hukum   
Analisis Unsur-unsur Komunikasi, Media Komunikai, Metode Komunikasi, Efek Komunikasi Efendi, Erwan; Andy Akbar; Arizah Laila Madani; Luthfyah Az Zahra; Mhd. Sabili Al Ghozi Nst; Utsman Fajri Ramadhan.
Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Vol. 4 No. 3 (2024): Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting (In Press)
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/dawatuna.v4i3.1021

Abstract

Analysis of Communication Elements, Communication Media, Communication Methods, Communication Effects Communication methods are the concrete way messages are conveyed, such as direct speaking, letters, telephone, email, or presentations. The seven elements of communication play a very important role in building a successful and good communication process. Communication media includes all types of content used in the communication process, including text. Communication methods include the techniques and methods used to send messages from the sender to the recipient. This includes oral communication, tert. Communication effects refer to the impact of messages conveyed through certain media or communication methods. Analysis of communication elements, media selection, use of appropriate methods and strategies, and understanding the effects of communication are very important in ensuring that messages are conveyed effectively and achieve the desired goals in various contexts, both in personal communication and public communication.