Ahmad Riduan
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR PADA SDLB NEGERI SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Ahmad Riduan
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.888 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v1i2.17

Abstract

Referring to the Preamble of Constitution of the Republic of Indonesia, every citizen entitled to a proper education is no exception to children with physical, mental-intellectual, social, and emotional disabilities commonly called Special Children (ALB) or Children with Special Needs (ABK). For them, special schools (SLB) from primary to intermediate level are the main hope for fulfillment of non-conventional education desires not obtained from other educational institutions. In SDLB Negeri Sungai Malang, the quality of basic education provided in general is sufficient enough to meet the thirst of education for students in terms of teachers, curriculum, academic atmosphere, and scientific resources. Behind that, there is a lack of discipline in the teacher's aspect, the lack of technology in the learning process in the curriculum aspect, the expansion of school land in the academic atmosphere aspect, and the lack of visual aids on the scientific aspect. In the future, it is necessary to improve the quality of education service in SDLB Negeri Sungai Malang by the Head of Education Office in Hulu Sungai Utara Regency through the expansion of school land of SDLB Negeri Sungai Malang for the fulfillment of academic atmosphere besides the provision of digital technology facilities and a number of props to support the learning process for ABK with the efforts of the Headmaster of SDLB Negeri Sungai Malang to improve teacher discipline through continuous direct/indirect supervision techniques and the use of electronic attendance (finger print) in addition to the exemplary performance of the Headmaster to the teachers. Keywords : Basic Education, Children with Special Needs, Quality of Public Service
ASPEK-ASPEK BERKAITAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PERBUATAN ASUSILA DI SEJUMLAH WARUNG MALAM DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Ahmad Riduan
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.639 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.34

Abstract

Ketidakseimbangan ekonomi sebagai salah satu dampak negatif pembangunan menyebabkan berkembangnya sejumlah sektor bisnis informal. Dan dengan pembukaan sektor pertambangan dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan secara besar-besaran selama dekade terakhir, munculnya kios-kios malam di beberapa tempat merupakan ironi pembangunan di wilayah tersebut. Penggunaan senjata tajam, obat bius, perkelahian, sampai prostitusi tersembunyi diindikasikan di sejumlah warung malam seperti di Kecamatan Kelua Kecamatan Tabalong. Oleh karena itu, melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, keberadaan warung malam di Kelurahan Kelua dijelaskan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi mengacu pada teknik analisis termasuk reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Keberadaan warung malam di sepanjang jalan Kelua telah dibina beberapa kali dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Kabupaten Tabalong No. 08 tahun 2002 tentang Pencegahan, Pelarangan dan Penanggulangan Prostitusi, meskipun belum sepenuhnya efektif. Pertama, aspek komunikasi telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong melalui sejumlah pihak terkait di tingkat kecamatan, kecamatan, hingga desa dan bahkan dengan sejumlah pemilik warung malam dalam bentuk banding / bimbingan. Kedua, aspek sumber daya telah dipenuhi dalam hal pembinaan / tindakan teknis oleh Satpol PP. Itu hanya karena keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kelurahan Kelua. Ketiga, aspek disposisi dari pelaksana umumnya seperti yang diharapkan meskipun ada beberapa aparat yang tampaknya melindungi keberadaan warung malam. Keempat, aspek struktur birokrasi dapat memainkan peran maksimum di mana sejumlah lembaga dapat berkoordinasi dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digariskan. Karena itu, Bupati Tabalong bersama dengan sejumlah SKPD terkait harus menyajikan pendekatan holistik. Secara teknis, Kepala Satpol PP Kabupaten Tabalong perlu mengintensifkan kegiatan pemantauan di sejumlah warung malam. Tindakan persuasif harus diambil agar warung malam diharuskan terbuka dengan penerangan yang baik, pelayan kios berpakaian sopan, dan pembatasan waktu penjualan selain penegakan hukum kegiatan pelacuran, kepemilikan senjata tajam dan obat-obatan. Selain itu, kepemilikan kartu ID untuk pelayan kios dan pengunjung juga disiplin.