La Ode Hajratul. R, Hj. Suharty Roslan, Sarpin
Universitas Halu Oleo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PRO KONTRA MASYARAKAT TENTANG RENCANA PEMBERLAKUAN BADAN OTORITA PARIWISATA (BOP) DI KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI La Ode Hajratul. R, Hj. Suharty Roslan, Sarpin
Jurnal Neo Societal Vol 3, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.841 KB) | DOI: 10.52423/jns.v3i1.3573

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1).Untuk mengetahui alasan-alasan Rencana Pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten  Wakatobi. 2)Untuk mengetahui Pro dan Kontra masyarakat terhadap Rencana Pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi.Jenis metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran dengan fakta, data, dan informasi guna menjelaskan penyelesaian masalah penelitian tentang Pro Kontra masyarakat tentang rencana pemberlakuan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang memberikan penjelasan dan uraian secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 1) Alasan ingin diberlakukannya BOP di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi tujuan untuk memperkenalkan atau mengeksploitasi sumber daya  salah satunya pada sektor pariwisata agar di kenal oleh masyarakat luas terutama para wisatawan mancanegara. Namun pemanfaatannya yang belum maksimal. 2) Dalam rencana pemberlakuannya, ternyata terjadi pro dan kontra masyarakat tentang rencana masuknya BOP di Wakatobi. Pasalnya pemanfaatannya hanya akan menguntungkan beberapa pihak yang bersangkutan didalam lembaga tersebut. Sehingga mengesampingkan urusan masyarakat dan kurangnya kontribusi untuk masyarakat.