<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan good governance dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kupang, yang diidentifikasi melalui penerapan prinsip visi strategis, partisipasi, konsensus, kemitraan, akuntabilitas dan daya tanggap. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawan-cara, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Keabsahan data dalam penelitian ini mengunakan kriteria kepercayaan (credibility) dengan langkah perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kupang belum berjalan efektif. Dimana, Kabupaten Kupang belum memiliki RIPPDA sebagai pedoman strategis pengembangan pariwisata. Adapun, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dapat dilihat dari keterlibatan dalam pengelolaan objek wisata serta keterlibatan dalam berbagai berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Namun, secara keseluruhan pemerintah belum dapat membuat suatu penye-lenggaraan pemerintahan yang partisipatif dalam sebuah forum diskusi yang intesif, terutama konsensus dalam tahap perencanaan, implementasi dan peng-awasan. Kemitraan antara aktor pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pariwisata juga sangat minim. Begitupun, efektivitas tata kelola pariwisata juga masih rendah dalam memenuhi target PAD. Bahkan tingkat wisatawan menurun pada tahun 2017 dan 2018. Selain itu, daya tanggap pengelola objek wisata sangat rendah dalam pemeliharaan fasilitas penunjang pariwisata.]]>
