<![CDATA[Illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dan apa saja hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisiskualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia menurut Pasal 84Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum). Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat adalah belum adanya kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kawasan hutan beserta isinya, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar tentang kegiatan illegal logging yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Saran, untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan.]]>
