Garuda - Garba Rujukan Digital

PEREMPUAN SINGLE PARENT YANG BEKERJA DI RUANG PUBLIK UNTUK MEMENUHI NAFKAH KELUARGA : (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Islam) Moh Zakky; Wahyuni Wahyuni
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

This study discusses single parent women who work in public to fulfill family income; a sociological review of Islamic law with a study in Maninili Village, South Tinombo, Parigi Moutong. The results show that the factors of single parent women who work in public to meet family income consist of: first, the background factors which include internal factors, daily needs and children's education, and external factors, higher income. Second, the problem factors (problems faced) which include internal factors, economic problems and family problems, and external problems, social problems. Furthermore, a review of the sociology of Islamic law on single parent women who work in public to meet family income is explained in QS. Al-Baqarah (2): 233 which emphasizes the ability to work in public by obtaining salaries from other people. From the conclusions obtained, it is recommended that single parent women should be patient, trustful and never give up in facing life as a single parent by always thinking positively and ignoring the negative stigma from society that hinders their work to fulfill family income.

POLA SIMBIOTIK NEGARA DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.37

One of the issues in the field of religion that is of concern is global information disclosure which has an impact on violence in religion. Narrow interpretations of religion that give rise to conflicts between religious communities and between adherents of the same religion, especially in Indonesia, are experiencing dynamics that affect the state structure. Religious order and state order in Indonesia have a close relationship. Therefore, this paper seeks to provide an overview of how the position of religion in the state is from the perspective of constitutional law. The position of religion in the state can be seen in three patterns, namely the integralistic pattern, the symbiotic pattern and the secularistic pattern. Through the concept of the three patterns, it will provide a normative descriptive analysis of the position of religion in various countries in the world and its correlation to the effectiveness of law. Abstrak Salah satu isu dibidang agama yang menjadi perhatian adalah keterbukaan informasi global yang berdampak pada kekerasan dalam beragama. Penafsiran sempit terhadap agama yang memunculkan konflik antar umat beragama maupun antar sesama penganut agama yang sama khususnya di Indonesia mengalami dinamika yang mempengaruhi tatanan negara. Tatanan keagamaan dan tatanan negara di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Olehnya tulisan ini berupaya memberikan gambaran bagaimana kedudukan agama dalam negara dengan perspektif hukum tata negara. Kedudukan agama dalam negara dapat dilihat pada tiga pola, yaitu pola integralistik, pola simbiotik dan pola sekularistik. Melalui konsep tiga pola tersebut akan memberikan deskriptif analisis secara normatif mengenai kedudukan agama dalam berbagai negara di dunia serta korelasinya terhadap efektivitas hukum.

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SULAWESI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNURTAHUN 2020 Fitriani; Marzuki; Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.50

This research examines two research questions that have been formulated: first, what is the authority of the Central Sulawesi General Election Commission (KPU) to increase participation in the 2020 gubernatorial election? Second, what are the inhibiting factors in increasing voter participation in the 2020 gubernatorial election in Central Sulawesi. The research method used is a type of qualitative research, so that data collection techniques use more observation, interviews, and documentation. If the research questions are answered, then the results of this study explain that the aspect of voting doubt is related to the usefulness of the election, busy work, and voter awareness. While the technical factors of holding elections consist of aspects of campaign stages, aspects of voter lists, aspects of socialization and voter education as well as aspects of voting. Population administration factors, political factors, the covid 19 pandemic factor. During the election of the Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi Province in 2020, voter behavior was categorized in a voter typology consisting of three typologies namely; the first is a sociological typology, the second is a psychological typology, and the third is a rational election typology. Abstrak Penelitian ini mengkaji dua pertanyaan penelitian yang telah yang dirumuskan: pertama, bagaimana wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan gubernur Tahun 2020? Kedua, apakah faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data lebih menggunakan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Apabila dijawab pertanyaan penelitian, maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aspek keraguan pemilihan terhadap kemanfaatan pemilihan, kesibukan pekerjaan, kesadaran pemilih. Sedangkan Faktor teknis penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari aspek tahapan kampanye, aspek daftar pemilih, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aspek pemungutan suara. Faktor administrasi kependudukan, fakator politik, faktor pandemi covid 19. Saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, perilaku pemilih dikategorikan dalam tipologi pemilih yang terdiri dari tiga tipologi yakni; pertama tipologi sosiologis, kedua tipologi psikologis dan, ketiga tipologi pemilihan rasional.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH ATAS GEJOLAK RESESI TAHUN 2023 Wahyuni Wahyuni
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i1.98

The predicted recession in 2023 is expected to be characterized by a global economic decline that could have severe social and economic consequences, including poverty, rising prices of goods, high unemployment rates, and financial market turmoil. The uncertain economic conditions resulting from the recession require the government to exercise greater caution in implementing domestic policies, particularly with regard to investment, which is currently a focal point for the government. The focus point of this study is how legal protection is provided by the government for recession shocks in 2023. This research uses a type of empirical legal research and analyzed using a descriptive-analytic method. by using a related statutory approach, a case approach as well as a philosophical, sociological and juridical approach. Anticipating a recession, the government has taken legal steps in order to provide legal protection to the public. The protection provided by the government is divided into conditions before the recession occurs as an anticipatory (preventive) step and conditions facing the risk of recession, if it occurs as a solution (repressive) step. Supporting systems that include the government, the community and business are the main aspects that can suppress recession fluctuations both inside and outside the country. Abstrak Resesi yang diprediksi pada tahun 2023 diperkirakan akan ditandai dengan penurunan ekonomi global yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang parah, termasuk kemiskinan, kenaikan harga barang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan gejolak pasar keuangan. Kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat resesi mengharuskan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan investasi, yang saat ini menjadi focal point pemerintah. titik fokus permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yakni tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas gejolak resesi di tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait, pendekatan kasus maupun pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Mengantisipasi terjadinya resesi, pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terbagi kedalam kondisi sebelum resesi itu terjadi sebagai langkah antisipatif (preventif) dan kondisi menghadapi resiko resesi, apabila itu terjadi sebagai langkah solutif (represif). Supporting system yang mencakup pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha adalah aspek utama yang dapat menekan gejolak resesi baik didalam maupun diluar negeri.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search