Syafwan Rozi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

WACANA SUFISTIK : TASAWUF FALSAFI DI NUSANTARA ABAD XVII M: ANALISIS HISTORIS DAN FILOSOFIS Syafwan Rozi
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol 3, No 2 (2017): December 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.801 KB) | DOI: 10.30983/islam_realitas.v3i2.405

Abstract

Sufistict discourse of Sufism philosophy has grown rapidly to accompany the development of Islam in the period of growth in the archipelago. Seen from the source or network, in the 17th century AD it understood to be brought by the Sufi clerics or nomads who came from Persia and India, although the period appears haramain network is considered as a counter that ultimately criticize the ideology of philosophical Sufism that has developed before. The ideology of philosophical Sufism which developed in the archipelago in terms of the essence of the teachings comes from the philosophical Sufi mursia Ibn 'Arabi received by the archipelago of the archipelago through the followers of Ibn'Arabi or learned from his works which are encountered when wandering the middle queue - persia to study. Hamzah Fansuri and Syamsuddin Sumaterani as representenatasi of wujudiyyah in the archipelago is very stressed to maintain the concept of monotheism in an original and really crowded God. Hamzah especially emphasizes the stages of la ta'ayyun as a pure divine element. While Syamsuddin emphasize to his followers to understand al-muwahhidin al-shiddiqin, not equating anatara God with nature but understood by the logic of thinking that the form of nature is majazi or shadow of the form of God. With this understanding Syamsuddin has first clarified. Wacana sufistik tasawuf falsafi telah berkembang pesat mengiringi perkembangan Islam pada masa pertumbuhan di Nusantara. Dilihat dari sumber atau jaringannya, pada abad ke-17 M, paham tersebut dapat dikatakan dibawa oleh ulama atau pengembara sufi yang datang dari Persia dan India, walaupun kurun itu muncul jaringan Haramain dianggap sebagi tandingan yang akhirnya mengkritik paham tasawuf falsafi yang telah berkembang sebelumnya. Paham tasawuf falsafi yang berkembang di Nusantara dari segi esensi ajaran berasal dari sufi filosofis mursia Ibn’ Arabi yang diterima ulama Nusantara melalui pengikut-pengikut Ibn’Arabi atau dipelajarai dari karya-karyanya yang ditemui ketika mengembara ke timut tengah – persia untuk menuntut ilmu. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumaterani sebagai representasi dari paham wujudiyyah di Nusantara sangat menekankan untuk memahani konsep tauhid secara orisinil dan benar-benar mengesakan Tuhan. Khususnya Hamzah menekanan sekali tahapan la ta’ayyun sebagai unsur ketuhanan yang murni. Sedangkan Syamsuddin menekankan kepada pengikutnya untuk berpaham al-muwahhidin al-shiddiqin, tidak menyamakan anatara Tuhan dengan alam tapi dipahami dengan logika berfikir bahwa wujud alam adalah majazi atau bayangan dari wujud Tuhan. Dengan paham ini Syamsuddin telah terlebih dahulu mengklarifikasi.
KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM: REFLEKSI ATAS KEPEMIMPINAN RKY RAHMAH EL YUNISIYAH Syafwan Rozi; Devi Wahyuni
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol 3, No 1 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.593 KB) | DOI: 10.30983/islam_realitas.v3i1.273

Abstract

Normative female leadership has very strong legitimacy, both theologically, philosophically, and legally. One of them is Presidential Instruction No. 9 of 2000 on gender mainstreaming in National Development which requires all National Development Program policies and programs to be designed with a gender perspective. Education that has a basic concept as a process of transfer of value and transfer of knowledge can not be separated from the role and participation of women with the condescendent characteristics, educators, compassionate which is the key to the world of education. However, when it comes to the issue of women's public role it is still a hot and central issue both locally and nationally. The issue is still very seriously debated by society scientifically. Is it proper and capable if women appear to lead the public in social sectors including education. If we do reflections from the past of women's leadership journey, the answer will be found. As the work of Rky Rahmah el Yunusiyyah very subtle in 1923 when establishing a special religious school for women Diniyyah Puteri. The girls' Special School is the main female pillar in Minangkabau to establish its influence in the ranks of religious leadership in the effort to combine religious education and modern education. How a Rahmah strugles with traditions/ customs and religions to assure her debut and her work in leading an institution. In the contemporary context that needs to be prepared by women is the empowerment of independent and intelligent attitudes, so that the potential possessed can develop optimally. Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis maupun hukum. Salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender. Pendidikan yang mempunyai konsep dasar sebagai proses alih nilai (transfer of value) dan alih pengetahuan (transfer of knowledge) tidak bisa dilepaskan dari peran dan keikutsertaan kaum hawa dengan sifat pengayom, pendidik, pengasih yang merupakan kunci utama dunia pendidikan. Hanya saja, ketika menyinggung persoalan peran publik perempuan masih merupakan isu hangat dan sentral baik secara lokal maupun secara nasional. Persoalan tersebut masih sangat serius diperdebatkan oleh masyarakat. Apakah pantas dan mampu perempuan tampil memimpin publik di sektor sosial kemasyarakatan termasuk pendidikan. Kalau kita lakukan refleksi dari perjalanan kepemimpinan perempuan masa lalu akan ditemukan jawabannya. Seperti kiprah Rky Rahmah el Yunusiyyah sangat kentara pada tahun 1923 pada saat mendirikan Sekolah agama khusus untuk perempuan Diniyyah Puteri. Sekolah Khusus putri ini adalah pilar utama perempuan di Minangkabau untuk menegakkan pengaruhnya dalam jajaran kepemimpinan agama dalam upaya menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan modern. Bagaimana seorang Rahmah bergulat dengan tradisi/adat dan agama untuk meyakinkan debut dan kiprahnya dalam memimpin sebuah lembaga. Dalam konteks kekinian yang perlu dipersiapkan kaum perempuan adalah pemberdayaan sikap mandiri dan cerdas, sehingga potensi yang dimiliki bisa berkembang seoptimal mungkin.