Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gema Keadilan
Kornelius Benuf
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275 || Indonesia, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila Kornelius Benuf
Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.306 KB) | DOI: 10.14710/gk.2018.3670

Abstract

Penelitian ini akan menguraikan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi Legislator sebagai implementasi Politik hukum di Indonesia. Dasar analisisnya adalah UUD NRI Tahun 1945 dan pendapat ahli terkemuka. Pancasila dijadikan ideologi negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hidup dan disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia.  Pancasila yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pejuang bangsa, harus kita jadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi pemersatu di tengah kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus dijadikan landasan berfikir dan landasan bertindak oleh setiap rakyat Indonesia, termaktup para Legislator di negeri ini.Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan berfikir dan landasan dalam pengambilan keputusan oleh para legislator di Indonesia. Legislator dianggap penting untuk memahami Pancasila karena mereka memiliki kewenangan pembuatan kebijakan publik. Ketika nilai-nilai pancasiala sudah tertanam dan menjadi landasan berpikir oleh para Legislator, maka produk politik yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada rakyat Indonesia.  
Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019 Kornelius Benuf
Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.253 KB) | DOI: 10.14710/gk.2019.5871

Abstract

Pesta demokrasi sejatinya adalah ajang yang membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, banyak KPPS yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan beban kerja yang banyak dan waktu kerja yang panjang. Gugurnya para KPPS membawa duka mendalam sekaligus pembelajaran yang sangat berharga bagi pendewasaan politik di Indonesia. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, KPPS bisa dikategorikan sebagai pekerja. Sehingga di sini bisa diberlakukan regulasi mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Tulisan ini ingin menjelaskan mengenai realitas kematian KPPS sebagai refleksi dari harmonisasi hukum Pemilu dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Co-Authors