M. Sani Roychansyah, M. Sani
Pengajar Program Pascasarjana Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Heterogenity of Amber and Komin in Shaping Settlement Pattern of Jayapura City Baharuddin, Alfini; Wibisono, B. Hari; Prayitno, Budi; Roychansyah, M. Sani
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 7, No 2 (2015): Komunitas, September 2015
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v7i2.3287

Abstract

Jayapura city is the capital of Papua province, located at the eastern end of Indonesia and the borders with neighboring countries, Papua New Guinea. From the results of population census in 2010 the population of the Jayapura city is 256.705 inhabitants with a number of indigenous people as much as 89.773 people (34.97%) and as many as 166.932 nonPapua population (65.03%).  This figure shows that in Jayapura city, the number of migrants is much more than the indigenous people.  The term amber and komin then appears that refers to the indigenous people of Papua (komin) and immigrants nonPapua (amber).  The high migration flows in Jayapura resulting diversity in socio-cultural and economic structure of the population.  This impacted on the formation of the population settlement patterns.  This paper discusses the ethnic heterogeneity in Jayapura city community in shaping the urban spatial pattern.  From the discussion, it is known that the existing settlements in Jayapura city consists of settlements indigenous peoples, settlements inhabited by a mixed population of Papua and nonPapua population, settlements inhabited by ethnic Papuans from outside the city of Jayapura and settlements inhabited by ethnic immigrants certain nonPapua. Settlement indigenous peoples still survive as indigenous settlements that have a spiritual religious meaning that must be maintained and protected. While the settlement of migrants Papua and nonPapua formed by some preferences, namely the ties of kinship, proximity to sources of livelihood (workplace) and social status.Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua yang terletak di ujung timur Indonesia dan berbatasan dengan negara tetangga, Papua Nugini. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 256.705 jiwa dengan jumlah penduduk asli Papua sebanyak 89.773 jiwa (34,97%) dan penduduk nonPapua sebanyak 166.932 (65,03%). Angka ini menunjukkan bahwa di Kota Jayapura, jumlah penduduk pendatang jauh lebih banyak daripada penduduk asli Papua. Istilah amber dan komin kemudian muncul yang menunjuk pada orang asli Papua (komin) dan kaum pendatang nonPapua (amber). Tingginya arus migrasi di Kota Jayapura mengakibatkan kemajemukan dalam struktur sosial budaya dan ekonomi penduduknya. Hal ini berdampak pula pada terbentuknya pola permukiman penduduk. Tulisan ini membahas mengenai heterogenitas etnis pada masyarakat Kota Jayapura dalam membentuk pola keruangan kota. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa permukiman yang ada di Kota Jayapura terdiri dari permukiman penduduk asli setempat, permukiman campuran yang dihuni oleh penduduk Papua dan penduduk nonPapua, permukiman yang dihuni oleh etnis Papua dari luar Kota Jayapura dan permukiman yang dihuni oleh etnis pendatang nonPapua tertentu. Permukiman penduduk asli setempat masih tetap bertahan sebagai permukiman adat yang mempunyai makna religius spiritual yang harus dijaga dan dilindungi. Sedangkan permukiman penduduk pendatang Papua maupun nonPapua terbentuk berdasarkan beberapa preferensi, yaitu adanya ikatan kekerabatan, kedekatan dengan sumber mata pencaharian (tempat kerja) dan status sosial.
Heterogenity of Amber and Komin in Shaping Settlement Pattern of Jayapura City Baharuddin, Alfini; Wibisono, B. Hari; Prayitno, Budi; Roychansyah, M. Sani
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 7, No 2 (2015): Komunitas, September 2015
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v7i2.3287

Abstract

Jayapura city is the capital of Papua province, located at the eastern end of Indonesia and the borders with neighboring countries, Papua New Guinea. From the results of population census in 2010 the population of the Jayapura city is 256.705 inhabitants with a number of indigenous people as much as 89.773 people (34.97%) and as many as 166.932 nonPapua population (65.03%).  This figure shows that in Jayapura city, the number of migrants is much more than the indigenous people.  The term amber and komin then appears that refers to the indigenous people of Papua (komin) and immigrants nonPapua (amber).  The high migration flows in Jayapura resulting diversity in socio-cultural and economic structure of the population.  This impacted on the formation of the population settlement patterns.  This paper discusses the ethnic heterogeneity in Jayapura city community in shaping the urban spatial pattern.  From the discussion, it is known that the existing settlements in Jayapura city consists of settlements indigenous peoples, settlements inhabited by a mixed population of Papua and nonPapua population, settlements inhabited by ethnic Papuans from outside the city of Jayapura and settlements inhabited by ethnic immigrants certain nonPapua. Settlement indigenous peoples still survive as indigenous settlements that have a spiritual religious meaning that must be maintained and protected. While the settlement of migrants Papua and nonPapua formed by some preferences, namely the ties of kinship, proximity to sources of livelihood (workplace) and social status.Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua yang terletak di ujung timur Indonesia dan berbatasan dengan negara tetangga, Papua Nugini. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 256.705 jiwa dengan jumlah penduduk asli Papua sebanyak 89.773 jiwa (34,97%) dan penduduk nonPapua sebanyak 166.932 (65,03%). Angka ini menunjukkan bahwa di Kota Jayapura, jumlah penduduk pendatang jauh lebih banyak daripada penduduk asli Papua. Istilah amber dan komin kemudian muncul yang menunjuk pada orang asli Papua (komin) dan kaum pendatang nonPapua (amber). Tingginya arus migrasi di Kota Jayapura mengakibatkan kemajemukan dalam struktur sosial budaya dan ekonomi penduduknya. Hal ini berdampak pula pada terbentuknya pola permukiman penduduk. Tulisan ini membahas mengenai heterogenitas etnis pada masyarakat Kota Jayapura dalam membentuk pola keruangan kota. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa permukiman yang ada di Kota Jayapura terdiri dari permukiman penduduk asli setempat, permukiman campuran yang dihuni oleh penduduk Papua dan penduduk nonPapua, permukiman yang dihuni oleh etnis Papua dari luar Kota Jayapura dan permukiman yang dihuni oleh etnis pendatang nonPapua tertentu. Permukiman penduduk asli setempat masih tetap bertahan sebagai permukiman adat yang mempunyai makna religius spiritual yang harus dijaga dan dilindungi. Sedangkan permukiman penduduk pendatang Papua maupun nonPapua terbentuk berdasarkan beberapa preferensi, yaitu adanya ikatan kekerabatan, kedekatan dengan sumber mata pencaharian (tempat kerja) dan status sosial.
FENOMENA ANGKUTAN INFORMAL PERKOTAAN (TAKSI GELAP) STUDI KASUS JALUR KOTA MANADO – KOTA TOMOHON Sudiro, Sudiro; Roychansyah, M. Sani
Proceeding SENDI_U 2019: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.177 KB)

Abstract

Fenomena munculnya taksi gelap pada jalur Kota Manado – Kota Tomohon disebabkan oleh adanya kesenjangan pelayanan transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui moda transportasinya. Penelitian mengenai fenomena taksi gelap yang beroperasi di jalur kota Manado – kota Tomohon menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga dapat menemukan rangkaian proses terjadinya fenomena ini. Eksistensi taksi gelap telah diakui dan dirasakan manfaatnya, namun pemerintah tetap mengganggap jenis angkutan ini ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Besarnya kontribusi terhadap mobilitas penumpang antar kota, pertumbuhan perekonomian kota, danpenciptaan kesempatan kerja,membuat fenomena taksi gelap ini menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran di perkotaan yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Meskipun beroperasi secara ilegal, eksistensi taksi gelap di jalur Kota Manado – Kota Tomohon tetap berlangsung secara terus menerus. Adanya peran dari oknum aparat kemanan, pegawai pemerintahan, hingga preman dalam melindungi keberadaan angkutan ini menyebabkan fenomena ini berlangsung secara terus menerus. Pentingnya kebijakan dan kemauan politik oleh pemangku kebijakan di Provinsi Sulut dalam menanggapi keberadaan fenomena ini secara tepat, sehingga di hasilkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak terkait. Kata Kunci: taksi gelap, ilegal, ekonomi
PANDEMI COVID-19 SEBAGAI MOMENTUM KONSOLIDASI WISATA NOMADIK DI KAWASAN CANGGU, BALI Bernada, Chelsea Chety; Roychansyah, M. Sani
Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Vol. 3 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITERA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35472/jppk.v3i2.1286

Abstract

The Canggu area is one of the most popular nomadic tourist destinations in the world. This makes the development of the Canggu area increasingly important. With the COVID-19 pandemic, the nomadic style of tourism in the Canggu area has become adaptive tourism during the pandemic. This study aims to determine the stages of development of nomadic tourism in the Canggu area using a deductive qualitative method. The results of the study show that the Canggu area has undergone four stages: exploration, involvement, development, and consolidation. Observations show that currently Canggu Area tourism in the tourism area life cycle analysis is at stage 4, or the consolidation stage. COVID-19 has brought this area to a consolidation stage. The existence of the COVID-19 pandemic requires the concept of nomadic tourism to adapt and strengthen its quality. This has received a positive response as seen from a good reputation and structure in accommodating the needs of digital nomads that occurred during the pandemic in this region. so that the consolidation phase can strengthen the attractiveness of the Canggu Area as a nomadic tourism destination in the future.
PELIBATAN MASYARAKAT UNSUR 5K DALAM IMPLEMENTASI YOGYAKARTA SMART CITY Rizky Akhirunnisyah; Roychansyah, M. Sani
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 15 No 1 (2026)
Publisher : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Smart City aims to improve the economy, quality of life and community welfare. Based on data from Yogyakarta City as one of the pilot projects of the 100 Smart City movement, the objectives of Smart City development have not been optimally realized in Yogyakarta City. Community involvement is key in the success of Smart City implementation, but the top-down development of Smart City has an impact on the lack of public literacy related to Smart City and results in the lack of utilization of Smart City products in Yogyakarta City. Based on the Smart City Masterplan document, the implementation of Smart City in Yogyakarta City always involves the community in 5K elements, namely Kota, Kampung, Kampus, Komunitas and Korporat. This research aims to identify the extent of citizen engagement in the implementation of Smart City in Yogyakarta City with qualitative research methods, data collection through interviews, field observations, and documentation studies with interactive data analysis techniques. The results showed that the increase in Smart City literacy and the utilization of Smart City technology in general in Yogyakarta City is still lacking. The engagement of 5K elements is included in the high engagement spectrum, namely the spectrum of citizen engagement at the collaboration level. The high level of engagement of the 5K element is more dominant in programs in the dimensions of smart branding and smart society, but the 5K element tends not to know that these activities are part of the Smart City program in Yogyakarta City because there is no notification from the implementing OPD and the Smart City program in Yogyakarta City tends to be related to tourism and community-driven local economy. Therefore, the involvement of the 5K element does not directly implicate the literacy of the general public in the development and utilization of Smart City products in Yogyakarta City.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KOTA AMBON SEBAGAI KOTA KREATIF BIDANG MUSIK Umarella, Fathur Rahman; Roychansyah, M. Sani
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 15 No 1 (2026)
Publisher : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ambon, as a member of the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) in the field of music, has demonstrated a strong commitment to leveraging local potential to support creativity-based development. This achievement is significant and warrants an examination of the factors influencing its success to ensure its sustainability. This study aims to describe the factors influencing Ambon’s achievement as a Creative City of Music. The research employs a descriptive qualitative approach, involving data collection through document studies, observations, and interviews with stakeholders in Ambon. The results indicate that there are two main factors influencing Ambon’s achievement: internal and external factors. Internally, government commitment—reflected in policy support and budgeting—shows a moderate level of influence, while collaboration among stakeholders is categorized as strong. Externally, the influencing factors include commitment and collaboration. The implementation of national creative city policies demonstrates a strong influence, supported by significant local government policies. However, budget support through funding assistance from Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) and the Maluku Provincial Government is inconsistent, resulting in a moderate level of influence. On the other hand, collaboration between Ambon Music Office (AMO) and various stakeholders, including Bekraf and Indonesian Creative Cities Network (ICCN), shows a strong influence, with sustained partnerships that continue to support Ambon as a Creative City in the field of music.