<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Perlakuan akuntansi persediaan yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan, di mana perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng ini sering mengalami kendala padasaat ingin melakukan pengungkapan atas persediaan dikarenakan bukti atau dokumen pendukung pada saat pengadaan barang persediaan yang berupa BAST (Berita acara serah terima) tidak di kumpul oleh pihak Satuan Kerja (SatKer) sehingga menghambat pengakuan persediaan pada kantor BPKPD Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilaksanakan dikantor BPKPD Kabupaten Soppeng pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka, untuk menghindari kendala dalam pengungkapan persediaan di mana sebaiknya pihak dari kantor BPKPD kabupaten Soppeng harus melakukan tindakan secara tegas kepada seluruh pihak Satker dengan cara menerbitkan surat peringatan dan apabila pihak Satker tetap melakukan keterlambatan pengumpulan maka pihak BPKPD memberikan sangsi kepada Satker tersebut agar supaya tidak terlambat dalam mengumpulkan BAST tentang pengadaan persediaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memahami aturan pengungkapan persediaan dan selalu melakukan pengecekan surat atau dokumen maka perlakuan akuntansi persediaan pada Kantor BPKPD Kabupaten Soppeng tidak akan mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan BAST tentang pengadaan persediaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu/efektif]]>
