Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya Semarang Law Review
Muhammad Zainuddin
Universitas Karya Husada
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI PERMA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PRESPEKTIF KEADILAN SEJAHTERA Muhammad Zainuddin
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 26 No. 2 (2024): Desember (2024)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v26i2.9591

Abstract

ketentuan dalam Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin agar tercapainya keadilan sejahtera bagi seluruh pihak. Sehingga diperlukan suatu rekonstruksi hukum sebagai upaya penekanan terhadap pernikahan dini agar memasuki kedewasaan berfikir dalam melangsungkan pernikahan. Melalui pendekatan yuridis normatif nantinya penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder, yang kemudian dianalisis secara akademis. Sebagai implementasi dalam melindungi keadilan sosial bagi anak dalam menjalankan rumah tangga maka dilakukanlah rekonstruksi hukum terhadap persyaratan administrasi pengajuan dispensasi kawin, bentuk rekonstruksi hukum yang dilakukan yaitu dengan merubah persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Perauran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan.  
SINKRONISASI REGULASI PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA DALAM UPAYA PEMBINAAN TATA KELOLA ADMINSITRASI BIROKRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Terry Okta Wijayanto; Muhammad Zainuddin; Aisyah Dinda Karina
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.11 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.4338

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tentang Sistem Pengisisan Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Serta Bagaimana masalah dan upaya sinkronisasi pengisian jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sistem pengisian jabatan sekretaris desa berdasarkan Perbub Grobogan No. 18 tahun 2017 menggunakan pengembangan karier atau sistem promosi jabatan. Sehingga jabatan sekretaris desa merupakan objek pengembangan karier bagi para Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi terdapat mislink / ketidaksinkronan pengaturan. Upaya Sinkronisasi peraturan terkait dengan Pengisian jabatan Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Grobogan adalah dari legal. Terhadap hal tersebut tidak ada yang salah maupun keliru namun menjadikan kendala tersendiri apabila yang digunakan untuk menilai suatu peraturan perundangan adalah aspek kepastian hukum.  Kata Kunci : Singkronisasi, Sekertaris Desa, Penisian Jabatan.
PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI MUDA Zenda Vidya Uttamo; Muhammad Zainuddin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.7028

Abstract

Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Negara Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan penelitian yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) berada pada peringkat 102 dunia dan tahun 2021 pada peringkat 96. Untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan cara pencegahan melalui Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi, sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda telah diberikan kepada mahasiswa. Akan tetapi pemberian Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat melalui mata pelajaran tersendiri. Sehingga ketika menjadi mahasiswa generasi muda terdidik ini mampu meimplementasi Pendidikan Anti Korupsi dengan menjadi kader untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan mengunakan sosial media melalui video animasi, poster, foto, ataupun yang lain
Co-Authors Karina, Aisyah Dinda Terry Okta Wijayanto Zenda Vidya Uttamo