Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Inicio Legis : Jurnal Hukum
Wartiningsih Wartiningsih
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar M. Teguh Heriyanto; Wartiningsih Wartiningsih
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 1 (2021): juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.608 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i1.11009

Abstract

ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman, hutan mengalami banyak perubahan terhadap fungsi dan tujuannya. Hal tersebut tak lepas dari tujuan hutan sendiri, yaitu selain untuk mencegah terjadinya bencana-bencana alam juga dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya. Dalam memanfaatkan hutan terkadang manusia memanfaatkannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya yang sering terjadi adalah illegal logging. Tindak pidana Illegal logging merupakan perbuatan menebang pohon secara liar atau secara tidak sah di kawasan hutan. Illegal logging juga menimbulkan kerugian bagi negara, kerugian keuangan negara tersebut berasal dari kayu yang ada di hutan. Adanya kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana illegal logging ini kemudian dikaitkan dengan kerugian keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai apakah tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi mengingat adaya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari illegal logging. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah dilakukan penelitian ini, tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur suap-menyuap yang ada di dalamnya. Namun, apabila pada tindak pidana illegal logging tidak ditemukan adanya suap-menyuap atau korupsi maka untuk penegakan hukumnya menggunakan Undang-undang Kehutanan. Kalimat kunci: Illegal Logging, Tindak Pidana Korupsi, Kualifikasi Tindak Pidana
PEMBENTUKAN LMDH: UPAYA MENCEGAH KONFLIK ANTARA PERUM PERHUTANI DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Wartiningsih Wartiningsih; Nunuk Nuswardani
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.944 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.8

Abstract

AbstractThis service activities Proposer Team begins concerns over the proliferation of various conflicts, looting and "resistance" of forest communities against Perum Perhutani KPH Madura. Whereas the existence of KPH as an institution at the site level / field has tasks and functions that are strategic security, protection, management of forest products, strengthening of public institutions, as well as the conflict resolver. Based on the identification and justification of existing problems, these service activities using the methods of implementation in the form of socialization, FGD and interviews. At the end of service activities can: (1) Establishment of Forest Village Community Organization (LMDH) in the framework of forest resources management system Collaborative Forest Management (CBFM); (2) To encourage and help people to register the certificate of its Land Rights; (3) For the realization of these service activities, Tim Proposer help citizens to obtain permits utilization of forest land from Perhutani KPH Madura as State forest managers.AbstrakKegiatan pengabdian ini diawali keprihatinan Tim Pengusul atas maraknya berbagai konflik, penjarahan dan “perlawanan” masyarakat sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Madura.Padahal keberadaan KPH sebagai institusi di tingkat tapak/lapangan memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu pengamanan, perlindungan, manajemen pengelolaan hasil hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, sekaligus sebagai penyelesai konflik.Berdasarkan identifikasi dan justifikasi permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelaksanaan berupa sosialisasi, FGD dan wawancara.Pada akhir kegiatan pengabdian inidapat: (1) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); (2) Mendorong dan membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya; (3) Sebagai realisasi dari kegiatan pengabdian ini, Tim Pengusul membantu warga untuk mendapatkan surat ijin pemanfaatan tanah kawasan hutan dari Perum Perhutani KPH Madura selaku pengelola hutan Negara.
Co-Authors M. Teguh Heriyanto Nunuk Nuswardani