Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FATWA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM Desi Tri Rahayu Wardaningrum; Yitno Pringgowijoyo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.356 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i1.507

Abstract

AbstrakPolemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juli 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam; (2) dasar pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan; serta (3) dampak dan implementasi BPJS Kesehatan pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendeskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian dari skripsi ini antara lain (1) tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pembenahan dari sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah; (2) dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa yakni memperhatikan progam dan modus transaksional yang dianggap mengandung gharar, maisir dan riba dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah; (3) Dampak yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang sesuai dengan prinsip syariah.Kata kunci: Fatwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Hukum Islam AbstractSITI UMI SHOLIKHAH. Fatwa polemical Indonesian Ulema Council (MUI) of the Social Security Agency (BPJS) Health Perspectives in terms of Islamic law. Skripsi.Fakultas Teaching and Education University of PGRI Yogyakarta, July 2016. This study aims to analyze (1) The polemic Fatwa Indonesian Ulema Council (MUI) on BPJS viewed from the perspective of Islamic law; (2) the consideration of the Indonesian Ulema Council in giving fatwa Prohibition  BPJS; and (3) the impact and implementation of post-issuance BPJS fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). This is a qualitative research method, using literature study. Exposure data in the literature describing obtained and analyzed according to a study that became the focus of discussion. Analysis of the data used in this research is descriptive deductive and inductive. The research result include: (1) a review of Islamic law on the case, namely that the fatwa should not be in the polemic but revamping of the system BPJS. Islamic law in the state of emergency still allow the use of the system that now exists BPJS until later that there BPJS that are sharia; (2) basic considerations Indonesian Ulema Council (MUI) to give fatwa in considering programs and transactional mode are considered to contain gharar, gambling and usury economic perspective in terms of Islam and fiqh mu'amalah; (3) The impact of post-issuance of the MUI fatwa unrest of citizens to use BPJS especially Muslims. The positive impact that their recommendation to do improvement and refinement of the program BPJS. Post-issuance of a fatwa from the Indonesian Ulema Council people should remain registered and continued membership in the National Health Insurance program (JKN) held by BPJS until the consummation of the National Health Insurance program in accordance with Islamic principles.Keywords: Fatwa, Social Security Agency (BPJS) Health, Islamic Law.
PEMENUHAN LAYANAN PEMBELAJARAN BAGI SISWA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL Ulfhia Dewi Putri; Yitno Pringgowijoyo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.487 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.883

Abstract

AbstractPenulisan penelitian ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang pendidikan keagamaan bagi Penghayat Kepercayaan. Kedua ingin mengetahui pelaksanaan pemenuhan layanan pembelajaran pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan di satuan pendidikan atau sekolah yang berada di wilayah Dinas Penidikan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan penedekatan kualitatif, sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diamati. Pendekatan ini diharapkan mampu menyesuaikan realita di lapangan dengan teknil mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui dokumen, wawancara, observasi dan kajian pustaka. Analisis data tahap berikutnya dari pengumpulan data kemudian reduksidata, penyajian data dan terakir yaitu penarikan kesimpulan. Subjek yang diteliti adalah 3 narasumer yaitu 1 Guru Penghayat Kepercayaan dan 2 siswa Penghayat Kepercayaan. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah tentang pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan. Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan dan pelaksanaan pemenuhan layanan pembelajaran pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul tepatnya berlokasi di SMK Negeri 1 Kasihan, belum sepenuhnya terpenuhi layanan pembelajaran pendidikannya.Kata Kunci: Layanan pembelajaran, Penghayat Kepercayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul AbstractThe writing of this study was the first to find out the government's policy on religious education for believers. The second wants to know the implementation of the fulfillment of educational learning services for Believers in the bantul district education office. This research was conducted in education units or schools located in the area of Bantul District Education Office. This study uses qualitative approaching, as well as research procedures that produce descriptive data in the form of written and oral words from the observed source. This approach is expected to adjust the reality in the field by collecting data directly in the field through documents, interviews, observations and literature studies. Analysis of the next stage of data collection then reduction of data, presentation of data and the last is the withdrawal of conclusions. The subjects studied were 3 speakers, namely 1 Trust Teacher and 2 Students of Penghayat Kepercayaan. The result of this study is that the government's policy on education for believers. The policy has been stipulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 27 of 2016 concerning The Service of Education Trust in God almighty in the Education Unit and the implementation of the fulfillment of educational learning services for Believers in the area of the Education Office of Bantul Regency precisely located in SMK Negeri 1 Kasihan, has not fully fulfilled its educational learning services.Keywords: Learning services, Believers, Education Office of Bantul Regency
Analisis Budaya Paca Dalam Perkawinan Adat di Desa Golo Kondeng Intik Salminati; Yitno Pringgowijoyo
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 1, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v1i1.2067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Golo Kondeng pada Bulan Maret sampai Mei 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Informan sumber data ini terdiri dari 5 orang diantaranya 1 Kepala Desa, 1 Pateng (juru bicara), 1 Tua Golo (tuan tanah), 1 Ibu rumah tangga Paca (belis) mahal, 1 Ibu rumah tangga Paca (belis) murah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan budaya Paca (belis) adalah suatu kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat Manggarai secara turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Kemudian budaya tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Paca (Belis) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari adat perkawinan masyarakat. Paca (Belis) ini merupakan bentuk pengormatan perempuan yang dilihat dari makna belis dalam adat perkawinan masyarakat.