Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Program Prioritas Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Gatot Budiarto
Jurnal Empirika Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Master Program in Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sriwijay

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.884 KB) | DOI: 10.47753/je.v3i1.59

Abstract

A kind of activities that must be done by rural government is to maintain the village development. The village development is conceptually regulated in Law No. 6 of 2014 about the Villages. This study was based on the results of research on the evaluation of rural government in implementing village development priorities. This research was conducted in Payakabung Village, Indralaya Utara Sub-district, Ogan Ilir Regency. The main objective of the study was to know the extent of the conformity between the developments that has been implemented towards the ideal concept of village development in Law No. 6 of 2014 about the Village. The study used descriptive qualitative designs with individual analysis units consisting of the elements of rural government and local communities. The study used the concept of ex-post evaluation. The results of the study found that the implementation of priority programs of village development in Payakabung Village Ogan Ilir Regency has not been implemented optimally. From the five dimensions of village development under study, it is known that various problems arose in each of the dimensions of village development which showed the non-conformity towards the ideal concept of village development in the legislation. It highlights that the identified village development problems were the independence and weak village government's understanding of ideal village development, external factors beyond the control of the rural government, and the low level of community participation in some dimensions of village development.  
Implementasi Kebijakan Pemanduan Kapal di PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Palembang Rista Rikiatun; Gatot Budiarto; Martina
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2020): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.347 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v1i2.21

Abstract

enelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan Kapal di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III, dimana implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan Kapal Di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Palembang sudah berjalan, namun terdapat kekurangan diantaranya jumlah pandu dan pemahaman pandu terhadap SOP, sehingga penulis memberikan saran agar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tetap dijalankan di tahun berikutnya, mengadakan rekrutmen pandu dan mengembangkan pelatihan kepada pandu kapal sebagai implementor kebijakan.