Handar Subhandi Bakhtiar
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POSITION OF FORENSIC PSYCHOLOGY IN DETERMINING THE MENTAL HEALTH OF CRIMINAL OFFENDERS Nada Prima Dirkareshza; Handar Subhandi Bakhtiar
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 2 No. 01 (2025): JANUARY
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v2i01.180

Abstract

Forensic Psychology contributes to interpreting how psychological factors can influence a criminal act because Forensic Psychology has a crucial role in assessing the criminal responsibility of a perpetrator. The purpose of this study is to analyze how the results of forensic psychological examinations are used in the process of proving criminal cases and to what extent these results influence the judge's decision in determining the defendant's criminal responsibility. The research method used is a normative legal approach, by examining the provisions of the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and other related regulations, and supported by a case approach to court decisions involving perpetrators with indications of mental disorders. The position of forensic psychological examination results in the criminal law evidence system in Indonesia is in an important position, but is not yet fully strong normatively. The results of Forensic Psychological examinations have a significant influence on the determination of criminal responsibility by the judge, although their nature is not absolutely binding. The testimony of Forensic Psychological experts is one of the important considerations in determining whether or not there is an element of fault in the perpetrator, especially in the context of the principle of geen straf zonder schuld (no crime without fault).
Tinjauan Yuridis Pengaturan Pembuktian Ilmiah Dalam Produk Hukum Positif Di Indonesia Dino Rizka Afdhali; Handar Subhandi Bakhtiar
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi alat bukti sangat vital dalam penegakan hukum pidana, mengingat hukum pidana sangat bersentuhan dengan hak asasi manusia dan tujuan penegakan hukum adalah untuk mengejar kebenaran materiil. Penegakan hukum, mulai dari tahap dilakukan penyidikan dari pihak Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan hingga persidangan oleh lembaga pengadilan, memerlukan kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Tiada dasar proses pembuktian yang sesuai dengan hukum pembuktian, maka penegakan hukum pidana akan bias terhadap hakikat keadilan dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaturan pembuktian ilmiah dalam produk hukum positif di indonesia. Hasil dari penelitian eksistensi pembuktian ilmiah sebagai salah satu metode pembuktian di sidang pengadilan sudah diakomodir dan diatur dalam produk hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari produk hukum berupa Undang-Undang dan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang akan hal itu