Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Reformasi Hukum Trisakti
Sharda Abrianti
Faculty of Law, Trisakti University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN TARIF BEA KELUAR BAHAN MINERAL MENTAH (STUDI TERHADAP GUGATAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA-NNT) Sharda Abrianti
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.932 KB) | DOI: 10.25105/hpph.v1i1.3593

Abstract

Kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah  diatur dalam Pasal 103 juncto Pasal 170 UU Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Ketentuan tersebut yang menjadi dasar larangan melakukan ekspor bahan mineral mentah oleh Pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha di bidang pertambangan, termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Dengan alasan tersebut PT NNT kemudian mengajukan gugatan terhadap Pemerintah ke Arbitrase. Adapun permasalahannya adalah apakah ketentuan mengenai tarif bea keluar bahan mineral mentah melanggar kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tidak bertentangan dengan Kontrak Karya (KK) PT NNT karena sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) KK.Kata Kunci: Tarif Bea Keluar
TANGGUNG JAWAB PT INOVISI INFRACOM (INVS) TERHADAP INVESTOR PUBLIK ATAS FORCED DELISTING OLEH PT BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN DI BIDANG PASAR MODAL Sarifatus Sa’diyah; Sharda Abrianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.788 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.7677

Abstract

Dalam pasar modal Emiten diharuskan untuk menjalankan prinsip keterbukaan, merupakan jiwa pasar modal. Pelanggaran prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh Emiten dapat dikenakan sanksi, yaitu dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian perdagangan sementara (suspensi), hingga penghapusan pencatatan oleh Bursa (forced delisting). Bagaimana tanggung jawab PT Inovisi Infracom (INVS) atas keterbukaan informasi pada Laporan Keuangan Kuartal III-2014 berdasarkan peraturan di bidang pasar modal, serta bagaimana tanggung jawab hukum terhadap investor publik yang mengalami kerugian akibat forced delisting PT Inovisi Infracom (INVS) oleh PT Bursa Efek Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan menggunakan metode deduktif. Sehingga setelah dilakukan analisis dapat di simpulkan bahwa, PT Inovisi Infracom melanggar prinsip keterbukaan dengan adanya salah saji Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2014, serta suspensi dan forced delisting merupakan bentuk perlindungan yang di berikan kepada investor publik oleh PT Bursa Efek Indonesia.
Co-Authors Sarifatus Sa’diyah