Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reformasi Hukum Trisakti
Ghina Khoirunnisa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM SISTEM INDIVIDUAL BAGI MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI JAKARTA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 381/K/ PDT/2018 Ghina Khoirunnisa; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.617 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i1.10465

Abstract

Yang berhak mewaris dalam hukum waris adat Batak adalah anak laki-laki saja. Hal tersebut didasarkan oleh sistem kekerabatan Patrilineal dan sistem kewarisan Individual yang dianut oleh masyarakat adat Batak. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut yang ditemukan dalam prakteknya bahwa harta peninggalan (warisan) tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, melainkan anak perempuan ikut serta dalam mewarisi harta peninggalan (warisan) orang tuanya. Pokok permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana pembagian harta warisan dalam sistem individual Almarhum Wesley Sinaga dan Almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan warga masyarakat Batak perantauan di Jakarta? 2) Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/Pdt/2018 sesuai dengan Hukum Waris Adat Batak?.Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi menjelaskan bahwa pembagian waris dari almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan masyarakat adat Batak perantauan di Jakarta dilakukan tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak. Dalam penyelesaian perkara Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 381/K/Pdt/2018 tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak, yang menjadi alasan tidak sesuai adalah karena adanya perkembangan dalam hukum waris adat yang mengikuti perkembangan zaman.
Co-Authors Endang Pandamdari