Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reformasi Hukum Trisakti
Feyskia Iman Sari Kusumawardhani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS PENGUASAAN TANAH SECARA ILEGAL DAN UPAYA HUKUM WARGA SERTA PEMERINTAH KOTA BANDUNG BERDASARKAN UU NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 (STUDI KASUS RW 11 KELURAHAN TAMANSARI KOTA BANDUNG) Feyskia Iman Sari Kusumawardhani; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.989 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10468

Abstract

Proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sedang marak dilakukan. Jika tanah yang diperlukan merupakan permukiman warga, terhadap warga yang digusur harus diberi ganti kerugian. Dalam kasus ini, warga RW 11 Tamansari tidak memiliki penguasaan hak atas tanah secara legal. Maka, menurut hukum penguasaan tanah tidak dapat diberi ganti kerugian. Meskipun demikian, warga tetap menuntut ganti kerugian kepada Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung). Permasalahan dalam penelitian ini, apakah warga RW 11 Tamansari yang menduduki tanah secara ilegal berhak mendapat ganti rugi? Bagaimana penyelesaian hukum dari kedua belah pihak? Untuk menjawabnya, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis dan menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis secara deduktif, warga yang tergusur atas proyek yang dilakukan Pemkot Bandung, tidak berhak menerima ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Kuasanya (UU No. 51 Prp Tahun 1960) karena perbuatannya yang menduduki tanah negara tanpa alas hak telah melanggar ketentuan penguasaan tanah. Penyelesaian hukumnya, warga megupayakan adanya musyawarah kembali hingga mencapai mufakat dan Pemkot Bandung memberikan uang kerohiman karena menurut UU No. 51 Prp Tahun 1960 kebijakan tersebut kembali pada pemerintah.
Co-Authors Endang Pandamdari