Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam
M. Muslich KS
Universitas Islam Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS AGEMAN BASAHAN MANTEN KERATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Hot Maida; M. Muslich KS
At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Ahwal syakhshiyah, Pendidikan Agam Islam, Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/tullab.vol4.iss1.art11

Abstract

Budaya memiliki sifat yang kompleks dan luas hingga aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Kearifan lokal dalam masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai Agama, dengan konsep nilai-nilai Agama tersebutlah menuju kearah perilaku dan pemikiran yang rasional. Istilah basahan dalam bahasa Jawa adalah busana kebesaran dalam lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat busana sebagai keprabon yakni busana yang dikenakan pada tata cara resmi kenegaraan. wujud busana ke Prambon ialah dodotan baik bagi laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki jenis busana dodotan masing-masing.  Berdasarkan faktor yang berkembang secara turun menurun di Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai busana pinjaman dari bedaya Ketawang yaitu sebuah tarian pusaka yang sakral milik dinasti Mataram yang diwariskan hingga Surakarta Hadiningrat.  Artikel ini mencoba menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi Dalam integrasi dan interkoneksi pada suatu fenomena Ageman manten keraton Surakarta dalam sudut pandang hukum Islam. Dengan menggunakan penelitian kualitatif tulisan ini mencoba mendeskripsikan upaya Hukum Islam berpandangan tentang Ageman basahan manten Surakarta yang masih dilestarikan hingga saat ini, Subjek penelitian ini merupakan pemuka adat keraton Surakarta serta orang yang paham terkait ageman manten keraton Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ageman basahan manten Surakarta hanya khusus digunakan oleh putra-putri keraton saja, sehingga perlu dipahami bahwa ageman manten keraton Surakarta  yang selama ini dipakai masyarakat luar adalah sebuah palilah dari keraton yang selayaknya perlu dijaga kelestariannya dan keadiluhurannya. Hukum Islam memiliki aturan yang spesifik terkait aturan batasan aurat yang merupakan kewajiban mutlak dan aturan berpakian secara muslimah. Akan tetapi dengan perkembangan jaman penggunaan ageman basahan manten keraton kasunanan Surakarta dapat digunakan dengan berbagai tata cara sehingga menjadikan upaya selama sesuai dengan aturan hukum Islam, dimana jenis Ageman manten keraton Surakarta tersebut dapat dipadukan oleh manset atau dalaman baju sehingga menutupi dada hingga leher, tentunya hal ini dapat digunakan dan dijadikan alasan untuk tetap melestarikan adat Ageman Manten keraton kasunanan Surakarta hadiningrat. 
PEMBERIAN GELAR PENGHORMATAN PENGAGENG DAN ABDI DALEM KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI Muhammad Malik; Muhammad Akbar Terbangsyah; M. Muslich KS
At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Ahwal syakhshiyah, Pendidikan Agam Islam, Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/tullab.vol4.iss1.art12

Abstract

Karaton Surakarta Hadinigrat Hadinigrat merupakan salah satu kerajaan yang masih berdiri hingga saat ini meskipun tidak memiliki kekuasaan dalam mengatur tata pemerintah seperti dahulu dikarenakan telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah simbol budaya berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pembentukan daerah dan Kawasan khusus. Walaupun telah ditetapkan demikian, kegiatan budaya terus dilakukan oleh karaton kasunanan Surakarta demi menjaga warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu untuk tetap dilestarikan dari masa ke masa dengan bantuan para abdi dalem. Tak hanya keturunan raja, para abdi dalem juga memiliki nama-nama khusus yang diberikan oleh karaton kasunanan Surakarta hadinigrat sebagai sebuah simbol dan bentuk penghormatan kepada mereka yang disebut dengan istilah gelar penghormatan. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data hasil wawancara tersebut akan dianalisis kemudian di deskripsikan dengan cermat sesuai dengan data yang telah didapatkan. Hasil dari penelitian ini Pertama, Karaton Surakarta Hadinigrat pada masa sekarang hanya berperang sebagai pemangku kebudayaan. Salah satu budaya yang masih lestari di karaton adalah pemberian gelar penghormatan. Gelar ini diberikan dalam sebuah acara resmi (psiowanan) wisudan bertempat di Bangsal Samarakanta. Kedua, bagi masyarakat modern pemberian gelar tentu tidak memiliki fungsi lebih apabila itu digunakan dalam keseharian sebagai warga negara Indonesia. Ia akan memiliki nilai dan kehormatannya dalam sebuah tempat yang sesuai, yakni negara-negara kerajaan. Hal ini mempertimbangkan historis dari pada Karaton Surakarta Hadinigrat.
Dispute Resolution of Sharia Cooperative Business Financing through Local Institutions of the Sasak Tribe Community Nasri Nasri; Jaih Mubarok; M. Muslich KS; Izzatul Muna; Syaryanti Hussin
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i3.26099

Abstract

The growth and development of sharia cooperatives in West Nusa Tenggara, particularly on Lombok Island, have shown steady progress in recent years. This condition has had a positive impact, notably by expanding access to microfinance for local communities. However, business dynamics do not always unfold as expected. While some cooperative members are able to fulfill their obligations on time, others may delay or even fail to meet their responsibilities, potentially leading to disputes. When such disputes arise, they must not be ignored efforts to resolve them are essential. In the literature, two models of dispute resolution are commonly recognized: litigation and non-litigation. This study focuses on two main issues: first, the urgency of resolving sharia cooperative business financing disputes through local institutions of the Sasak tribe; and second, the prospects of utilizing these local institutions for such dispute resolution. This research employs a normative-empirical method with a socio-legal approach. The findings indicate that the involvement of Sasak tribal institutions in dispute resolution is highly urgent. This is reinforced by the convergence between the principles of sharia cooperatives and those upheld by local dispute resolution mechanisms. Furthermore, the prospects for resolving sharia cooperative financing disputes through local institutions are promising, supported by a legal framework that recognizes and legitimizes the role of these institutions at the local government level. To effectively implement dispute resolution through local institutions, there is a need to strengthen the human resources involved—particularly those with knowledge of sharia economics and cooperative management—among both cooperative administrators and traditional leaders. This research is expected to contribute as a reference for business practitioners in addressing disputes between cooperatives and their members.
Co-Authors Izzatul Muna Jaih Mubarok Muhammad Akbar Terbangsyah Muhammad Malik Nasri Nasri Nur Hot Maida Syaryanti Hussin