Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF PESHUM
Syauqina Maghfirah Salsabila
Universitas Airlangga
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dive Into the Challenges of Law Enforcement of The Notary Code of Conduct in the Digital Age Syauqina Maghfirah Salsabila; Dory Aprilya Subroto; Ninik Pratiwi
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.433 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i4.475

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problems faced by notaries in implementing the code of ethics in the digital era and what are the problems of law enforcement of the notary code of ethics in the digital era. This research is normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches and analyzed descriptively qualitatively. The results of the analysis show that the digitalization era which is dominated by social media platforms can be an opportunity for Notaries to simplify their performance, but on the other hand it also opens up new potential for Notaries to take actions that violate the Notary's code of ethics. That is why the existence of the Notary Supervisory Council is very necessary to really carry out supervision and action against notaries who violate the code of ethics. The problem that has been experienced in the context of law enforcement of the notary code of ethics is that so far MPM seems to work half-heartedly, so that many notaries do not heed the warnings or sanctions given when they are found to have violated the Notary Code of Ethics.
Penegakan Hukum Perlindungan Dokter dalam Dugaan Malpraktik Medis Zaidah Maulidina; Syauqina Maghfirah Salsabila
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16833

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai omnibus law yang secara fundamental mengubah lanskap regulasi kesehatan di Indonesia, termasuk aspek perlindungan hukum bagi dokter dalam dugaan malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan dokter dalam dugaan malpraktik medis pasca berlakunya UU 17/2023, mekanisme penegakan hukum yang tersedia, serta implikasi yuridis dari perubahan regulasi tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menemukan bahwa UU 17/2023 memberikan penguatan perlindungan hukum bagi dokter melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai standar pelayanan medis, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pembatasan kriminalisasi terhadap tindakan medis yang dilakukan sesuai prosedur. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya, khususnya terkait ketidakjelasan batas antara malpraktik dengan kelalaian medis biasa, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan pelaksana UU 17/2023 dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa medis yang independen dan kompeten. Kata Kunci: Malpraktik Medis; Penegakan Hukum; Perlindungan Dokter; UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023; Sengketa Medis
Co-Authors Dory Aprilya Subroto Ninik Pratiwi Zaidah Maulidina