Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-'Adalah Al-Ahkam
M Nurul Irfan, M Nurul
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBERHENTIAN BUPATI GARUT DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYÄ€SAH AL-MAWARDI Irfan, M Nurul
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.161 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.1.135

Abstract

This article intends to analyze the case of Garut Regent dismissal, Aceng Fikri from his position according to al-Mawardi’s Fiqh Siyasah perspective. Reasons for the dismissal  was a violation of Article 28 f  UU No. 32 / 2004 on Regional Government. The article states that the head of regional and the deputy of head of regional are prohibited from misusing authority and violation of the oath of position. In addition, he is also considered not to meet the obligation for local office as mentioned in Article 27 point (1), letter e, which is the regional head and deputy regional head has the obligation to obey and enforce all laws and regulations. In the perspective of Fiqh Siyasah al-Mawardi, an unfairly leader can dismissed from his post. One indicator of an injustice leader is a violation of ethics.
Revitalisasi Kias dalam Hukum Islam Irfan, M Nurul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3001.385 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.614

Abstract

Dalam Hukum Pidana dikenal sebuah prinsip dasar dan sebagai asas terpenting yaitu asas legalitas. Di antara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitas  di atas, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi  (kias). Kalau  larangan penggunaan analogi atau kias dalam hukum pidana ini juga diberlakukan dalam hukum pidana Islam, tampaknya akan banyak menimbulkan persoalan, sebab kalau kias tidak berlaku, maka akan sangat banyak berbagai jenis jarimah atau tindak pidana yang tidak bisa ditetapkan sanksinya. Penyalahgunaan  obat-obat terlarang dan berbagai kejahatan  narkotika tidak bisa dihukum dengan berpijak pada ayat khamr, seorang koruptor tidak bisa dihukum potong tangan karena korupsi tidak bisa dikiaskan dengan pencurian yang sanksi hukumnya berupa potong tangan, illegal loging, women atau baby traficking, cyber crime dan beberapa jenis tindak pidana modern lain  tidak bisa diproses secara hukum Islam. Tentu saja larangan penggunaan analogi atau kias dalam bidang hukum pidana Islam  seyogyanya tidak  disamakan  dengan prinsip hukum pidana konvensional  yang mengenal asas legalitas dengan kaedah turunannya berupa larangan kias atau analogi dalam hukum pidana.
VONIS MATI BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA ANTARA PUTUSAN MK DAN SEMA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM) Irfan, M Nurul
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.190

Abstract

Abstract: The Dead Penalty for the Drug Dealers in the Constitutional Court and the Sema (an Islamic Criminal Law Perspective). The death sentence set by the Supreme Court for the agents and drug dealers has attracted attention of criminal law experts. Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-X /2013 which annuls Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code-stating that the submission PK (judicial review) can only be done once- has open a chance that the PK can be submitted more than once. This ruling has been responded by the Supreme Court through a Sema No. 7/2014 stating that reviewing the criminal case may only be submitted once. Such a controversy in regulation affects the suspension of executions. Death sentence for the agents and drug dealers, viewed from the perspective of Islamic criminal law, can be implemented through ta’zîr approach, and must be realized. Otherwise, it could become a bad precedent for the enforcement of law in Indonesia.Keywords: Death sentence for the agents and drug dealers, the decision of the Constitutional Court, Sema, Islamic Criminal LawAbstrak: Vonis Mati bagi Bandar dan Pengedar Narkoba dalam Putusan MK dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam). Vonis mati yang ditetapkan Mahkamah Agung bagi bandar dan pengedar narkoba menjadi bahan perbincangan para pakar hukum pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan satu kali, telah membuka peluang bahwa PK bisa diajukan lebih dari satu kali. Putusan ini ditanggapi Mahkamah Agung dengan Surat Edaran MA (Sema) No. 7/2014 yang menegaskan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Kontroversi dalam perundang-undangan ini berpengaruh terhadap penangguhan eksekusi mati. Vonis mati bagi pengedar dan bandar narkoba, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dapat direalisasikan melalui pendekatan ta’zîr, dan wajib direalisasikan. Bila tidak, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.Kata Kunci: Hukuman mati bagi penjahat narkoba, Putusan MK, Sema, hukum pidana Islam
Co-Authors