Jacelyn Liwandi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1470 K/PDT/2018) Jacelyn Liwandi; Endah Hartati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.677 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5830

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai akibat terjadinya perceraian terhadap harta bersama yang dimiliki. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, merujuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukumnya yang lain. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan di atas, namun masih terjadi kesulitan dalam pelaksanannya. Sehingga menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan keserakahan dan keegoisan dari para pihak yang ingin menguasai harta lebih banyak. Seperti dalam putusan nomor 1470 K/PDT/2018, mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan isteri. Dari keadaan inilah timbul ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mantan suami isteri tersebut. Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian AbstractThis study discusses the consequences of divorce on joint assets owned. Joint assets are regulated in Article 35 and Article 36 of Law Number 1 of 1974. However, due to the dissolution of a marriage due to divorce as regulated in Article 37 of the Marriage Law, it refers to religious regulations or laws, customary law, or other laws. Although the distribution of joint assets after the divorce has been regulated based on the above provisions, there are still difficulties in its implementation. This creates a dispute between the two parties. This is due to the greed and selfishness of the parties who want to control more property. As in decision number 1470 K/PDT/2018, the ex-husband controls the joint property and does not share it with the ex-wife. From this situation, dissatisfaction and injustice arise which ultimately lead to disputes between the ex-husband and wife. Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce, Distribution of Joint Assets After Divorce
AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1470 K/PDT/2018) Jacelyn Liwandi; Endah Hartati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5830

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai akibat terjadinya perceraian terhadap harta bersama yang dimiliki. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, merujuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukumnya yang lain. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan di atas, namun masih terjadi kesulitan dalam pelaksanannya. Sehingga menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan keserakahan dan keegoisan dari para pihak yang ingin menguasai harta lebih banyak. Seperti dalam putusan nomor 1470 K/PDT/2018, mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan isteri. Dari keadaan inilah timbul ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mantan suami isteri tersebut. Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian AbstractThis study discusses the consequences of divorce on joint assets owned. Joint assets are regulated in Article 35 and Article 36 of Law Number 1 of 1974. However, due to the dissolution of a marriage due to divorce as regulated in Article 37 of the Marriage Law, it refers to religious regulations or laws, customary law, or other laws. Although the distribution of joint assets after the divorce has been regulated based on the above provisions, there are still difficulties in its implementation. This creates a dispute between the two parties. This is due to the greed and selfishness of the parties who want to control more property. As in decision number 1470 K/PDT/2018, the ex-husband controls the joint property and does not share it with the ex-wife. From this situation, dissatisfaction and injustice arise which ultimately lead to disputes between the ex-husband and wife. Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce, Distribution of Joint Assets After Divorce