Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bandung Conference Series: Law Studies
Faiz Mufidi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Itikad Baik oleh Pelaku Usaha Atas Pencantuman Klausula Baku dalam Jual Beli Online Ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dinda Ferawati; Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.918 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2568

Abstract

Abstract. The inclusion of the "No Refund" provision in the description of products sold by business actors on the online buying and selling platform or the Tiktok Shop e-commerce is a standard clause according to article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where the inclusion is prohibited and also contradicts Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code regarding the application of the principle of good faith in the agreement. The purpose of this study is to see how to find out the application of good faith by online buying and selling business actors and to find out legal protection for consumers against the inclusion of standard clauses by business actors in online buying and selling in terms of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is normative juridical. The results of the study show that there is a discrepancy in the implementation of online buying and selling through the Tiktok Shop platform with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. After conducting research, the provision for the inclusion of a "No Refund" statement on products sold at Tiktok Shop when viewed from article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a standard clause that can be canceled by law. Abstrak. Pencantuman ketentuan “No Refund” dalam keterangan produk yang dijual oleh pelaku usaha pada platform jual beli online atau e-commerce Tiktok Shop merupakan sebuah klausula baku yang menurut pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pencantuman tersebut dilarang dan bertentangan pula dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan itikad baik oleh pelaku usaha dalam jual beli online dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam jual beli online ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat ketidak sesuaian pelaksanaan jual beli online melalui platform Tiktok Shop dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melakukan penelitian, ketentuan pencantuman keterangan “No Refund” pada penjualan produk yang dijual di Tiktok Shop apabila ditinjau dari pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan klausula baku yang dapat dibatalkan demi hukum.
Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi di Bidang Pertambangan dan Akibat Hukum bagi Para Pihak Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Dihubungkan dengan UU Penanaman Modal Bramastha Farel Ikmal Kurniawan; Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.996 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2578

Abstract

Abstract. Violence against children can have a long traumatic impact that can disturb them and even those around them. It is possible that acts of violence that occur in children will be able to interfere with the child's growth and development and turn off all the positive potential that the child has which should be developed by the child in the future. Sexual violence against children is one of the problems facing the government today because it is related to the government's efforts to implement the Child Protection Law no. 35 of 2014. The purpose of this study is to describe the factors that cause sexual abuse inflicted on children and to find out what obstacles are obstacles in providing legal protection to children as victims of decency and how the efforts are being made to overcome these obstacles. To help answer research problems, the method used in this research is a normative approach and writing specifications are descriptive analytical using secondary and tertiary materials as well as the method used is library research and analysis method is literature study. The results obtained in this study indicate that forms of legal protection for children as victims of sexual violence committed by blood relatives include protection as contained in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, including psychosocial assistance during treatment to recovery and the provision of protection as well as assistance at every level of examination starting from the investigation process, prosecution process, to the examination process in court. Abstrak. Tindak kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak traumatis panjang yang dapat mengganggu dirinya bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saja tindak kekerasan yang terjadi pada anak akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut dan mematikan segala potensi positif yang dimiliki nya yang seharusnya dapat dikembangkan oleh anak kemudian hari. Kekerasan seksual terhadap anak merupakasn salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor – faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang ditimbulkan kepada anak dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesusilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative dan spefisifikasi penulisan adalah deskriptif analitis menggunakan bahan – bahan sekunder dan tersier juga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis dalah studi kepustakan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat sedarahnya diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Hak Driver Ojek Online pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Isti Dian Sumirat; Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5027

Abstract

Abstract. The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a sizable impact on the people's economy, one of which is online motorcycle taxi drivers. The problem is that currently there are various policies during a pandemic that conflict and result in online motorcycle taxi drivers having difficulty working. Online motorcycle taxi drivers should have the right to their health in the form of a booster vaccine. In fact, online motorcycle taxi drivers have not yet received a booster vaccine. In addition, PSBB policies, transportation control policies, and policies that require booster vaccines when entering public places or facilities hinder online motorcycle taxi drivers from working. This study aims to determine and analyze the protection of the rights of online motorcycle taxi drivers during the COVID-19 pandemic in connection with Law Number 36 of 2009 concerning health. The research method used is normative legal research using descriptive analysis research specifications. The research phase used is library research; data sources and data collection techniques are used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. and the data analysis method used was qualitative analysis. The results of this study indicate that the mechanism for protecting the rights and efforts provided by the government is with Articles 4 to 8 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which guarantee that everyone has the right to have equal rights in obtaining health. One of the efforts that can be proposed for online motorcycle taxi drivers during the COVID-19 pandemic through law enforcement is testing regulations so that online motorcycle taxi drivers have the right to good health and feel safe when working during this pandemic. Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya driver ojek online. Permasalahannya saat ini terdapat berbagai kebijakan-kebijakan saat pandemi yang bertentangan dan mengakibatkan driver ojek online mengalami kesulitan bekerja, yang seharusnya driver ojek online mendapatkan hak atas kesehatannya berupa mendapatkan vaksin booster. Dalam faktanya justru driver ojek online belum mendapatkan vaksin booster. Selain itu, kebijakan PSBB, kebijakan pengendalian transportasi, serta kebijakan yang mengharuskan vaksin booster saat memasukki tempat/fasilitas publik ini yang membuat driver ojek online terhambat saat bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak driver ojek online pada masa pandemi covid-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak dan upaya yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya Pasal 4 hingga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin agar setiap orang berhak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesehatan, salah satu upaya yang dapat diajukan driver ojek online pada masa pandemi covid-19 melalui penegakan hukum yakni menguji peraturan agar driver ojek online berhak mendapatkan kesehatan dengan baik dan merasa aman ketika bekerja di masa pandemi ini.
Co-Authors Bramastha Farel Ikmal Kurniawan Dinda Ferawati Isti Dian Sumirat